PSG Pakai Bantuan Pemerintah Bayar Gaji Staf, Sudah Bukan Klub Sultan?
- Eurosport
VIVA – Paris Saint-Germain baru-baru ini dilaporkan tengah dilanda masalah keuangan. Situasi tersebut membuat Les Parisiens mengandalkan bantuan pemerintah untuk membayar gaji para karyawannya.
Pandemi virus corona COVID-19 benar-benar memberikan dampak negatif pada keuangan PSG. Meski dikenal sebagai klub sultan lantaran dananya tak habis-habis, ternyata PSG juga bisa merasakan kesulitan finansial.
Dikutip Marca, Les Parisiens baru saja melaporkan kerugian sebesar 124 juta euro atau setara Rp2,1 triliun. Kondisi ini terjadi akibat tak adanya pemasukan tiket lantaran belum boleh ada penonton di stadion.
Situasi ini makin pelik dikarenakan PSG sudah tak bergantung lagi pada Qatar sebagai sumber pendanaan klub. Sejauh ini, PSG dan klub Ligue 1 lainnya bisa bertahan lewat hak siar.
Sayangnya, Mediapro, sebagai pihak yang bekerja sama sebagai pemegang hak siar, telah melanggar perjanjian.
Dalam kesepakatan awal, bos Mediapro, James Roures, menjanjikan pembayaran sebesar 800 juta euro per tahun yang berjalan hingga 2024. Namun, dia tak memenuhi seluruh kewajibannya tersebut.
Dia cuma membayar 100 juta euro untuk pertandingan yang mereka siarkan. Tapi, pembayaran sebesar 172,3 juta euro pada 5 Oktober dan 152,5 juta euro pada 5 Desember tak kunjung dibayarkan olehnya.
Situasi ini jelas berdampak sangat besar pada keuangan klub Ligue 1 yang mau tak mau mengandalkan hak siar sebagai pemasukan utama saat ini. Imbasnya, mereka mengandalkan bantuan pemerintah untuk membayar gaji para stafnya hingga datang perusahaan baru untuk mengambil alih hak siar Ligue 1.
Kesepakatan saat ini cuma bertahan hingga 5 Februari. Bila tak ada kesepakatan baru, Ligue 1 tak akan disiarkan setelah 5 Februari 2021.
PSG diketahui menggunakan dana bantuan pemerintah untuk membayar 400 dari 700 pegawai mereka.
