- VIVAnews/Donny Adhiyasa
VIVA – Nasib pelatih Timnas Indonesia, Simon McMenemy, semakin di ujung tanduk. Setelah banyak mendapat protes dari suporter soal performa Skuat Garuda di Kualifikasi Piala Dunia 2022, kariernya bakal dievaluasi di rapat Komite Eksekutif (Exco) PSSI.
Timnas Indonesia di bawah arahan Simon tampil mengecewakan. Dalam dua laga awal di Grup G, Andritany Ardhiyasa cs selalu menderita kekalahan.
Pertama, Indonesia dikalahkan Malaysia 2-3 (5 September 2019). Setelah itu, Tim Merah Putih dibantai Thailand 0-3 (10 September 2019). Dua kekalahan tersebut diderita Timnas di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta.
Anggota Exco PSSI, Refrizal, mengatakan Simon belum layak untuk menjadi pelatih Timnas. Menurutnya, Simon hanya cocok untuk menangani klub.
"Sepertinya level Simon ini bukan level pelatih Timnas. Cocoknya masih pelatih klub," kata Refrizal kepada wartawan, Senin 16 September 2019.
Refrizal menjelaskan, kematangan pelatih dapat dilihat bagaimana performa timnya di babak kedua. Sebab, pada fase itulah sang pelatih dituntut untuk memutar otaknya.
"Jika timnya sudah menang di babak pertama, bagaimana dia mempertahankan kemenangan di babak kedua. Begitu seterusnya. Kalau seri bagaimana bisa menang di babak kedua," ucapnya.
Refrizal juga mengkritik komposisi pemain pilihan Simon. Menurutnya, wawasan pelatih asal Skotlandia itu tentang pemain-pemain terbaik Indonesia belum luas. Simon juga dinilai kurang jeli dalam memilih pemain.
"Klub-klub pemainnya itu-itu saja. Kalau Timnas kan tersebar. Sebagai seorang pelatih Timnas harusnya punya wawasan terkait pemain-pemainnya. Dia harus melihat dan memantau pemain di manapun, harus dipantau semua," jelasnya.
"Nah itu baru pelatih nasional, kalau Simon ini belum sampai ke tahap situ. Saya juga pribadi mengusulkan agar dia dievaluasi," tuturnya. (one)
Bukan Cuma main di Timnas Indonesia, Ini Target Calvin Verdonk Jadi WNI
Calvin Verdonk kini sedang menjalani proses naturalisasi menjadi WNI. Dan permohonan pemain NEC Nijmegen itu sudah disetujui DPR RI.
