- (Foto AP/Yudha Prabowo)
VIVA Bola – Tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 131 orang dan menyebabkan ratusan lainnya terluka terjadi karena aparat keamanan menggunakan pendekatan Kamdagri (Keamanan Dalam Negeri). Harusnya itu tak dilakukan dalam pengamanan pertandingan sepakbola.
Akibatnya, pertandingan Arema FC vs Persebaya Surabaya dalam pekan ke-11 Liga 1, Sabtu malam WIB 1 Oktober 2022 di Stadion Kanjuruhan itu merenggut ratusan nyawa. Semua ini diakibatkan adanya tindakan represif dari aparat keamanan.
Dari video yang beredar di media sosial, nampak bagaimana Aremania mendapatkan tendangan dan pukulan dari aparat keamanan, dalam hal ini TNI dan Polri. Setelah itu ada tembakan gas air mata yang diarahkan ke tribun.
Gas air mata yang membuat mata perih dan nafas sesak itu menimbulkan kepanikan. Puluhan ribu orang berupaya menghindar dengan mencari jalan keluar. Tapi nahas bagi mereka, karena pintunya malah ditutup.
Tragedi Kanjuruhan Malang (Foto/VIVA.co.id)
- vstory
Julius Ibrani dari Pusat Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) angkat bicara. Dia menilai tindakan aparat keamanan sudah salah. Mereka merespons aksi suporter yang awalnya masuk ke dalam lapangan dengan pendekatan Kamdagri.
"Sejak penanganan awal pemicunya ada 1-2 penerobos lapangan. Itu sebagai indikator adanya chaos, sehingga perlu ada tindakan menyerang. Ini yang salah. Harusnya sejak awal kita lihat dulu model kerukunan suporter terlebih dulu," ujar Julius.
Aksi solidaritas suporter di DIY untuk korban Tragedi Kanjuruhan
- VIVA/Cahyo Edi Purnomo
"Padahal sebelum masuk stadion mereka sudah dilarang membawa beberapa barang seperti senjata, korek api, dan lain-lain. Berarti kan ketika ada yang masuk tidak ada ancaman jiwa kepada pihak lain," imbuhnya.
Fakta lain yang menegaskan kesalahan respons dari aparat keamanan adalah tidak adanya suporter Persebaya dalam pertandingan tersebut. Sehingga potensi kerusuhan antarsuporter itu tidaklah ada.
Menurut Julius, tanggung jawab atas terjadinya tragedi Kanjuruhan melibatkan banyak pihak, sampai ke level nasional. Terutama mereka yang mengizinkan kompetisi berjalan.
Jangan Cuma Sampai Level Etik
Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo telah menerbitkan Keputusan Presiden Repuvlik Idonesia Nomor 19 Tahun 2022 tentang pembentukan Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF), dua hari lalu. Tim ini dikomandoi oleh Menkopolhukam, Mahfud MD.
Nur Savitri dari Amnesty International Indonesia berharap, TGIPF tidak cuma berhenti melakukan penyelidikan di level etik. Karena mereka dibentuk untuk memenuhi rasa keadilan bagi para korban dan keluarganya.
Pemain dan Official Arema Mendatangi Stadion Kanjuruhan Usai Kerusahan
- AP Photo /Achmad Ibrahim
"TGIPF jangan cuma selidiki di level etik, tapi juga pidana. Karena ini penting sekali. Ini sebenarnya yang diharapkan publik. Untuk menjawab keadilan untuk korban dan keluarganya," tutur Nuraini.
Menurut Nuraini, tragedi Kanjuruhan ini terjadi karena adanya penggunaan kekuatan berlebihan dari aparat keamanan negara. Unsur-unsur pelanggaran hak asasi manusia (HAM) bisa dilihat secara kasat mata.
"Ada penggunaan kekuatan berlebihan. Fungsi kita untuk meminta akuntabilitas aparat negara," kata Nuraini.
Penting juga menurut Nuraini agar TGIPF benar-benar independen. Jangan sampai seperti Kompolnas yang beberapa hari lalu sudah bicara terkait tidak adanya perintah untuk membawa senjata gas air mata dalam mengamankan pertandingan Arema FC vs Persebaya.
"Saya rasa di sini kita jadi bertanya, Kompolnas kan tugasnya mengawasi kerja kepolisian, tapi sayang sekali mereka membuka dengan seperti itu. Independensi TGIPF ini sangat penting, karena jika cuma dibentuk untuk memenuhi harapan publik, atau unsur pencitraan itu sangat disayangkan."
