- ANTARA/EDOARDO
VIVAnews - Komisi X DPR RI dan Koalisi Independen untuk Rekonsiliasi Sepakbola Nasional (Konsen) merekomendasikan tiga hal untuk kongres pembentukan Komite Pemilihan dan Komite Banding pemilihan Ketua Umum PSSI di Pekanbaru, Riau, 26-27 Maret 2011.
"Pembentukan Komite Pemilihan harus didahulukan dan terlaksana dengan baik. Nanti, dari situ akan dapat dibuka kesempatan seluasnya bagi banyak calon, tak hanya dua nama. Dengan demikian, calon-calon yang punya program bagus misalnya, nanti juga akan kita dapatkan," kata pakar komunikasi dari Universitas Indonesia (UI), Effendi Ghazali yang juga pelopor Konsen.
Tiga hal yang dimaksud itu yakni agar penyelenggaraan kongres mengutamakan transparansi, suasana damai dan semangat rekonsiliasi. Hal ini untuk menghilangkan kecurigaan berbagai kalangan atas 'permainan tertentu' selama penyelenggaraan Kongres.
"Kongres harus jelas dan transparan dalam hal tanggal, jam dan tata acara penyelenggaraan kongres. Setidaknya dipublikasikan melalui media dan situs resmi PSSI pada saat ini juga," tambah Yudhi Oktaviandhi dari Konsen dalam jumpa pers di sekretariat Komisi X DPR RI, Jakarta, Jumat 25 Maret 2011.
Sementara itu, anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Hanura, Jamal Azis menyampaikan bahwa pada dasarnya himbauan dan usulan yang disampaikan untuk penyelenggaraan Kongres PSSI ini dengan tujuan baik. "Usulan atau konsep yang disampaikan ini sudah bagus. Tnggal bagaimana nanti sikap penyelenggara, mau menerimanya atau tidak," kata Jamal.
Anggota Komisi X dari Fraksi PDI Perjuangan, Utut Adianto menambahkan bahwa segala pembahasan dan perdebatan mengenai bagaimana masa depan sepakbola Indonesia sudah harus segera diakhiri. Kini, tinggal bagaimana melakukan tindakan nyata atau mewujudkan harapan masyarakat terhadap sepakbola nasional menjadi kenyataan.
"Sekarang sudah menjadi moment of the truth untuk cita-cita sepakbola kita. Sudah bukan lagi saatnya kita berdebat," kata Utut.
Jokowi Minta AHY Selesaikan 2.086 Hektar Lahan Bermasalah di IKN Tanpa Ada Korban
enteri ATR/BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkap 2.086 hektar tanah di Ibu Kota Nusantara (IKN) masih bermasalah. Lahan itu, kata dia, masih ditempati oleh masya
