- ANTARA/Puspa Perwitasari
VIVAnews - Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) menganggap kegagalan kongres pemilihan Komite Pemilihan (KP) dan Komite Banding (KB), 26 Maret lalu, terjadi karena force majeur. PSSI berencana akan menggelar kongres untuk memilih anggota Komite Pemilihan dan Komite Banding empat bulan mendatang.
Demikian disampaikan Ketua Umum PSSI, Nurdin Halid, dalam jumpa pers di Jakarta, Senin, 28 Maret 2011. Menurut Nurdin, keputusan ini telah sesuai dengan kewenangan Komite Eksekutif seperti tertuang dalam Statuta PSSI, pasal 86.
"Kegagalan kongres pada 26 Maret lalu adalah karena PSSI tidak mampu menjalankan tugasnya akibat masalah yang berada di luar kemampuannya. Karena itu, ini dikategorikan sebagai force majeur," kata Nurdin.
Lebih lanjut Nurdin menjelaskan bahwa keputusan pembatalan Kongres PSSI diambil di Ruang VVIP Bandara Syarif Kasim, Riau. Hal ini sesuai dengan Statuta PSSI pasal 86 terkait adanya intervensi pihak luar.
"Kami terpaksa membatalkan Kongres karena adanya intervensi dari aparat berseragam maupun sipil yang patut diduga berasal dari instansi tertentu. Keputusan ini diambil untuk menghindari jatuhnya korban," kata Nurdin.
Menurut Nurdin intimidasi yang dilakukan oleh aparat berseragam maupun yang berpakain sipil telah berlangsung sehari sebelum hari H. "Mereka juga ikut mendobrak pintu masuk ke ruangan kongres," katanya.
Akibat insiden itu, pengurus PSSI memutuskan menunda kongres pemilihan anggota Komite Pemilihan dan Komite Banding serta kongres pemilihan Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, dan Anggota Komite Eksekutif PSSI periode 2011-2015. Kongres yang pertama akan digelar empat bulan setelah 26 Maret 2011, sedangkan untuk yang kedua akan digelar dua bulan setelahnya.
Berikut kronologis kegagalan Kongres PSSI yang disampaikan Nurdin Halid
10.00 WIB : Sekitar 200 demonstran yang didukung oleh personel berseragam dari instansi tertentu menggelar demo di depan Hotel Premiere Pekanbaru, Riau. Mereka membawa spanduk bertuliskan "Gagalkan Kongres PSSI dan Bubarkan Kongres PSSI,"
21.45 WIB sekitar 100 orang yang sebagian besar adalah personel berpakain sipil yang patut diduga adalah aparat dari instransi tertentu bersama Saleh Mukadar menerobos dan masuk ke ruang sekretariat Kongres dan mengintimidasi panitia agar diizinkan ikut Kongres. Sabtu 26 Maret 2011
09.00 WIB Sekitar 300 demonstran demo di depan Hotel Premire. Ratusan polisi menjaga dan mengawal jalannya demo. Di seberang hotel, Empat truk personel bersegaram yang patut dari institusi tertenu menurunkan 100 aparat personelnya dan berhadap-hadapan dengan polisi. Jaraknya sangat dekat. Suasana ini tidak nyaman bagi pesera kongres
10.00 WIB : Pasukan Geganda Polda Riau menyisir Hotel Premiere karena ada dugaan bom di dalam arena kongres. Pasukan Geganda tidak menemukan bom namun tetap bertahan di lokasi kongres.
14.00 WIB : kelompok KPPN kembali datang ke sekretariat Kongres dikawal 50 personel aparat berpakaian sipil yang diduga dari instansi tertentu. Mereka mengintimidasi dan membuat kegaduhan dengan memaksa untuk mendapatkan ID card kongres. Pada saat yang hampir bersamaan, personel berseragam dari institusi tertentu melakukan penggeledahan kepada anggota kongres dengan caara yang kasar. Tujuh orang berpakaian sipil yang diduga dari institusi tertentu mendatangani kamar Pengurus PSSi, Iwan Budianto yang saat itu sedang bersama seorang walikota, Bupati Indra Adnan ,untuk melakukan penggeledahan.
16.00 WIB Sekitar 400 sampai 500 aparat kepolisian memenhui bagian depan, belakang dan samping Hotel Premiere. Di depan hotel berderet beberap truk polisi. Di saat yang sama berderet juga beberapa truk tentara yang dijaga personel berpakaian lengkap dari institusi tertentu
19.20 kelompok KPPN, pimpinan Saleh Mukadar, Harbiansyah, Usman Pakaubun memasuki arena Kongres lantai 2 Hotel Premiere dikawal oknum berpakaian seragam dari institusi tertentu. Pada saat yang sama oknum berpakaian sipil yang berada di seberang jalan memasuki hotel. Mereka meminta polisi meninggalkan hotel. Polisi terpaksa pergi untuk menghindari bentrok sesama aparat keamanan. Akibatnya, mendekati waktu pembukaan Kongres, ratusan personel telah menguasai seluruh areal depan, samping dan seluruh lokasi Kongres. Dalam suasana mencekam tersebut ada peringatan dari aparat bersergaram untuk menangkap Nurdin Halid (Ketua Umum PSSI) dan Nugraha Besoes (Sekretaris PSSI) bila ada di dalam lokasi Kongres. Sekjen PSSI masih bersiap menuju lokasi Kongres. Pada saat yang hampir bersamaan ketua umum dan wakil ketua umum PSSI tiba di bandara
19.30 WIB Komek PSSI melakukan rapat mendadak di ruang Bandara VVIP Bandara Sultan Syarif Kasim. PSSI membatalkan Kongres sesuai satatuta PSSI. Keputusan ini disampaikan kepada FIFA dan AFC sebelum dievakuasi ke Singapura.
19.55 WIB : Terdengar teriakan bongkar-bongkar yang dilakukan kelompok KPPN sembari mendorong-dorong pintu ruang kongres. Terdengar teriakan komando mendorong dan menggoyagan daun pintu. Aparat kepolisian dari kesatuan brimob tak kuasa menahan dan membiarkan massa masuk. Panitia yang berada di dalam kongres panik dan sebagian terpaksa diselamatkan melalui tangga darurat.
20.10 WIB sambil melakukan evakuasi terhadap delegasi FIFA dan AFC Sekjen melalui pesan singkatnya memerintaghkan pengurus untuk meninggalkan lokasi Kongres. Lima orang dari kelompok KPPN menggelar sidang dan mengklaim sebagai Kongres.
20.35 WIB : Sekjen PSSI melakukan jumpat pers di Hotel Arya Duta.
21.00 WIB : Delegasi FIFA dan AFC bersama ketum dan waketum PSSI diterbangkan ke Singapura 23.00 WIB
06.00 WIB, (27/3) Evakuasi peserta Kongres. Sebanyak 120 orang yang terdiri dari 60 peserta dan pengurus dievakuasi sebanyak 3 kali menggunakan pesawat. Delapan orang terjebak di lokasi Kongres. Beberapa Anggota KPPN dan aparat berpakaian sipil kembali melakukan intimidasi . Seorang bernama Eko diintimadasi dan ditendang lalu dibawa ke lantai 5 namun beruntung bisa melarikan diri.
Pernyataan Menegpora
Nurdin Halid juga menyesalkan pernyataan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Andi Alfian Mallarangeng yang tak lagi mengakui kepengurusan PSSI di bawah kepemimpinannya. (Berita selengkapnya klik di sini)
"Tidak ada undang-undangnya dan tidak ada dalam konstitusi PSSI diatur Pemerintah. Kalau Pemerintah memutuskan seperti itu, itu hak Pemerintah. Kami tidak akan menghalang-halangi," kata Nurdin.
Soal pernyataan Menegpora akan menghentikan sementara penyaluran dana APBN sampai terbentuk kepengurusan PSSI yang baru periode 2011-2015, Nurdin mengatakan, "Soal dana APBN, itu urusan pemerintah, kami hanya rakyat biasa. Sekali lagi, itu wewenang Pemerintah. Sebagai rakyat biasa kami tak berdaya. Untuk itu, kami meminta keada Presiden untuk mencopot Andi sebagai Menpora. Permohonan ini sebagai anak Bangsa, sekalipun kami dianggap sebagai sampah."
Nurdin mengeluhkan Menpora yang mendukung Komisi Penyelamat Persepakbolaan Nasional (KPPN). "Kalau dia (Andi Mallarangeng) sebagai menteri dan perwakilan Pemerintah seharusnya menerima kami, bukan pengurus-pengurus KPPN. Makanya, kami memohon Pemerintah agar mencopot dia karena sebagai menteri tidak cakap." (SJ)
