VIVAnews - Rencana penghentian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk klub-klub sepakbola profesional di Indonesia pada 2012 dinilai terlalu cepat.
Hal ini diungkapkan oleh Direktur Teknik PT Sriwijaya Optimis Mandiri (SOM), Hendri Zainuddin, yang membawahi klub Sriwijaya FC. Hendri menegaskan secara umum pihaknya setuju jika penggunaan dana APBD dihentikan, namun idealnya bukan di 2012.
"Harusnya rencana ini disosialisasikan dulu secara bertahap. Kami (Sriwijaya) setuju dengan penghentian dana APBD, tapi bukan langsung tahun depan. Masa nanti kita lagi bermain di kompetisi tiba-tiba dana distop. Idealnya mungkin 2013," ujar Hendri ketika dihubungi VIVAnews, Rabu 6 April 2011.
Rencana penghentian dana APBD ini diungkapkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi dan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Andi Mallarangeng setelah melakukan pertemuan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, Selasa 5 April 2011.
Persib Bandung dan Arema FC merupakan dua klub yang menjadi tolak ukur kesuksesan klub di Indonesia yang tidak menggunakan APBD. Namun, Hendri menilai hal tersebut tidak bisa menjadi ukuran.
"Bagaimana dengan klub-klub yang berada di kabupaten kecil, seperti Lamongan (Persela)? Akan sulit menarik sponsor. Buat apa diterapkan tahun depan jika hanya ada 6 klub yang siap tanpa APBD," papar Hendri.
Sriwijaya sendiri, diakui Hendri, saat ini 75 persen masih menggunakan dana APBD. Namun, Hendri menegaskan pihaknya siap tanpa APBD tahun depan jika pemerintah benar-benar menerapkan peraturan tersebut.
Mengenai pernyataan KPK yang mendorong Mendagri mengeluarkan peraturan mengenai larangan pejabat publik melakukan rangkap jabatan pada pengurusan KONI dan klub sepakbola, Hendri mengaku dirinya tidak setuju. Karena Hendri menilai sulit untuk mencari figur di Indonesia bagian Timur. "Beda kalau misalnya di pulau Jawa," ucap Hendri. (eh)
Asia Tenggara Bisa Jadi Pemimpin Industri Kripto Dunia, Begini Penjelasannya
Penelitian Statista mengungkapkan, pasar kripto di Asia Tenggara diproyeksikan mencapai US$1.787 juta atau sekitar Rp27,5 triliun pada tahun 2024.
