- VIVAnews/Muhamad Solihin
VIVAnews - Sekitar 100 anggota Komite Masyarakat Indonesia Timur (KOMIT) melakukan aksi damai agar Pemerintah peran aktif menyukseskan Kongres Luar Biasa (Kongreslub) PSSI yang akan berlangsung di Solo, Sabtu 9 Juli 2011.
KOMIT melakukan aksi damai di depan Kantor Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Jakarta, Kamis 7 Juli 2011. Dalam aksi demonya, KOMIT berharap Pemerintah bisa menyukseskan jalannya Kongreslub.
"Kami merasa pemerintah akan gagal apabila Kongres PSSI tidak berjalan sesuai harapan dan bahkan malah menghasilkan petaka yakni sanksi dari FIFA jika diberlakukan," ujar koordinator aksi demo KOMIT, Ali Rahman Tihurua.
Sebagai kelompok pemuda dari wilayah timur Indonesia, KOMIT berharap Kongreslub di Solo tidak berakhir deadlock seperti Kongres 20 Mei di Jakarta. Pasalnya mereka tidak ingin klub kesayangan mereka, Persipura Jayapura, gagal bermain di perempatfinal Piala AFC karena turunnya sanksi FIFA.
"Kami dari KOMIT menuntut agar semua pihak, terutama pemerintah, melindungi kebanggaan kami sebagai masyarakat Indonesia dari Timur, Persipura, dengan mengawal bersama kongres PSSI nanti. Kami akan menggugat dengan massa yang lebih banyak jika kongres di Solo gagal," tegas Ali Rahman.
Terakhir Ali berharap pengurus baru PSSI bisa melakukan perubahan dalam manajemen kepengurusan PSSI untuk menjadi lebih baik. "Manajemen PSSI yang harus dirombak jika pengurus baru terbentuk dan termasuk juga perubahan dalam pemilihan pemain dari pembentukan Timnas," papar Ali.
Kongreslub PSSI di Solo menjadi harapan terakhir Indonesia untuk membenahi masalah persepakbolaan nasional. Akan ada 18 kandidat ketua umum yang akan bertarung di Kongreslub, yakni Aqsanul Qosasih, Adhan Dhambea, Agusman Effendi, Djohar Arifin Husein, Erwin Aksa, Habil Marati, IGK Manila, Iman Arif, Indra Muchlis Adnan, Japto Soerjosoemarno, Yusuf Rizal, Robertus Indratno, Sarman Habib, Sutiyoso, Syarif Bastaman, Tahir Mahmud, Wahidin Halim dan Yesaya Buinei. (ren)
KPK Sebut Prabowo Subianto Tak Perlu Setor Nama-Nama Calon Menterinya
Presiden terpilih Prabowo Subianto, dikatakan tidak perlu menyetor nama-nama calon menteri, kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Apalagi nama-nama itu distabilo tertentu.
