- Zika Zakiya/VIVAnews
VIVAnews - Mendekati Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI, kekhawatiran adanya politik uang semakin santer terdengar. Namun, Komite Normalisasi selaku penyelenggara tak punya kekuatan untuk mengantisipasi praktik kotor ini.
Ketua Komite Normalisasi, Agum Gumelar hanya bisa menghimbau agar kandidat yang menggunakan politik uang mengurungkan niatnya. Sebab, praktik seperti ini sangat merugikan persepakbolaan Indonesia sendiri.
"Politik uang itu susah disterilisasikan. Ini memerlukan kesadaran dari semua pihak, baik itu kandidat maupun pemilik suara," kata Agum dalam jumpa pers di The Sunan Hotel Solo, Kamis 7 Juli 2011.
"Kalau memang ada yang tertangkap tangan, saya pikir urusannya bukan ke KN lagi, melainkan sudah masuk ke jalur hukum," beber Agum.
Kekhawatiran akan maraknya politik uang pada KLB nanti juga diutarakan oleh kubu Achsanul Qosasih. Calon ketua umum yang menggandeng Erwin Aksa sebagai wakilnya itu berharap agar praktik seperti ini bisa dihilangkan.
"Para kandidat harus bertarung dengan semangat fair play," ujar Alief Syachviar, ketua tim sukses kubu Achsanul.
"Sekarang semuanya kembali kepada pemilik suara, apakah mereka mau prestasi sepakbola yang lebih baik atau jalan di tempat, atau bahkan mundur. Pemilik suara harus menggunakan hati nuraninya," lanjut Alief.
Alief juga mengatakan bila pemilihan berjalan fair, pihaknya optimistis mampu meraih suara terbanyak. Sebab, saat ini Achsanul sudah mengantongi 27 suara plus 18 suara limpahan kubu George Toisutta. Jumlah ini masih akan bertambah dengan pengalihan suara dari Japto S Soerjosoemarno.
"Saya pikir pemilik suara yang memiliki hati nurani sudah tahu siapa saja kandidat yang layak untuk dipilih," tuturnya.
Jual beli suara sempat marak jelang Kongres PSSI yang berakhir deadlock, 20 Mei lalu. Sebelum kongres digelar, salah seorang calon ketua umum, Sutiyoso mengaku sempat ditawari suara 'berbayar' dari pemilik suara.
Bang Yos tidak bersedia merinci siapa pemilik suara tersebut. Namun menurutnya, modus yang dilakukan adalah dengan mendekati tim suksesnya.
Isu adanya praktik kotor seperti ini kembali mencuat jelang KLB PSSI di Solo, 9 Juli 2011. Beberapa kubu dikabarkan sudah mulai bergerilya untuk mencari suara yang bisa dibeli dengan harga ratusan juta rupiah. (eh)
Soal Utang Rafaksi Minyak Goreng ke Pengusaha, Kemendag: Mudah-mudahan Mei Selesai
Kementerian Perdagangan mengungkapkan, utang selisih harga atau "rafaksi" minyak goreng akan dibayarkan ke para pengusaha di sektor tersebut pada Mei 2024.
