- Marco Tampubolon | VIVAnews
VIVAnews - Animo penonton di laga Indonesia melawan Turkmenistan rupanya tak seramai saat Piala AFF lalu. Hal itu juga diakui beberapa calo tiket yang sejak pagi menyebar di seputar Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta.
Seperti biasanya, di setiap laga kandang timnas Indonesia selalu diwarnai keberadaan penjual tiket tak resmi ini. Para calo tiket langsung menempel saat Anda mendekati SUGBK. Namun kali ini, peran calo tiket sedikit tergerus dengan animo penonton yang tak seramai ajang Piala AFF lalu.
"Beda jauh sama Piala AFF lalu. Sampai jam 3 sore saja, tiket saya belum ada yang terjual," ujar salah satu calo tiket, Yohan kepada VIVAnews.
Padahal, laga Lawan Turkmenistan kali ini sebenarnya lebih bergengsi dibanding Piala AFF. Duel leg 2 mulai pukul 19.00 WIB nanti akan menentukan perjalanan Tim Merah Putih menuju Piala Dunia 2014 di Brasil.
"Mungkin karena Turkmenistan belum akrab di telinga penonton kita. Padahal, ini pertandingan kelas dunia bukan hanya se-Asia Tenggara," lanjut bapak yang telah berusia 60 tahun itu.
Hal senada juga diakui Firman yang telah 10 tahun menjadi calo tiket. "Jauh banget sama Piala AFF. Mungkin juga karena masih pada kerja. Ya, semoga nanti menjelang pertandingan banyak yang nyari," ujar pria yang mengaku baru mampu menjual satu tiket VIP itu.
Untuk harga tiket, para calo menjual tiket dengan kelas-kelas berbeda. Untuk tribun VIP, Yohan menjual tiket seharga Rp500 ribu. Sedangkan kelas termurah kategori III seharga Rp30 ribu.
Hari ini, Kamis 28 Juli 2011, pihak penyelenggara mengaku akan menjual sebanyak 27 ribu tiket. Itu untuk 6 kategori yakni VVIP, VIP Timur, VIP Barat, Kategori I, Kategori II dan Kategori III.
Bagi suporter yang belum memiliki tiket atau belum memesan tiket dapat melakukan pembelian langsung di dua lokasi pada hari ini yaitu di Plaza Utara dan Plaza Timur. (eh)
Lebih dari 92 Ribu NIK Warga DKI Bakal Dinonaktifkan Pekan Ini
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) DKI Jakarta mulai mengajukan 92 ribu lebih nomor induk kependudukan (NIK) untuk dinonaktifkan Kemendagri.
