- ANTARA/Maril Gafur
VIVAnews - Legalitas menjadi kecemasan Semen Padang dalam menghadapi kompetisi musim 2011/2012. Pasalnya, hingga kini tim Kabau Sirah itu belum tercatat sebagai tim yang berbadan hukum seperti yang diinginkan PSSI.
Hal ini diungkapkan oleh manajer Semen Padang, Asdian. Menurutnya, hingga saat ini proses pengajuan badan hukum Semen Padang masih tetap menggantung di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM).
"Tinggal menunggu dari Kemenkum dan HAM, sudah sejak 10 bulan lalu didaftarkan,” kata manajer SP Asdian pada VIVAnews di Padang, Rabu, 18 Agustus 2011.
Legalitas merupakan satu dari lima syarat yang dibebankan PSSI kepada tim-tim yang ingin berlaga di liga profesional 2011/12. Sedangkan empat lagi adalah administrasi, finansial, supporting, dan infrastruktur.
PSSI telah memberikan tenggat waktu bagi klub-klub untuk melengkapi dokumennya paling lambat 22 Agustus 2011. Selanjutnya PSSI akan melakukan verifikasi terhadap masing-masing klub yang telah mendaftar.
Menurut Asdian, hal ini membuat klub menahan diri untuk membeli sejumlah pemain lagi. Dia mengaku, pengurusan badan hukum membutuhkan waktu paling lama satu tahun.
"Mengurus badan hukum itu kan tidak gampang, butuh waktu sekitar satu tahun,” ujar Asdian.
Lebih jauh Asdian berharap, PSSI bersedia menunda penerapan kelima syarat baru ini hingga tahun depan. Hal senada juga diungkapkan Direktur Utama PT Kabau Sirah Semen Padang Erizal Anwar. Menurutnya, aturan ini akan efektif bila diterapkan satu tahun ke depan.
Menurut Erizal, sulit bagi sejumlah klub untuk lepas dari pembiayaan APBD karena hasil pendapatan klub belum memadai dari sponsor maupun tiket laga. Beberapa waktu lalu, Erizal juga mengaku telah mencoba menyebar proposal.
Hasilnya? "Belum satu pun yang menanggapi," akunya.
Pembiayaan SP sendiri 100 persen masih ditanggung PT Semen Padang. Musim ini, perusahaan semen tertua di Indonesia akan menggelontorkan Rp20 M.
Laporan: Eri Naldi/Padang
Menko Polhukam Sebut 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online
Menko Polhukam Hadi Tjahjanto mengatakan telah menggodok pembentukan satuan tugas (satgas) Pemberantasan Judi Online bersama beberapa pejabat kementerian/lembaga.
