Sumber :
- KOI
VIVA.co.id
- Ketua Umum Komite Olahraga Indonesia (KOI), Rita Subowo, meminta Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Imam Nahrawi, untuk mencabut sanksi pembekuan yang diberikan kepada Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI).
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Menurut Rita, otoritas tertinggi sepakbola dunia (FIFA) dan Komite Olimpiade Asia (OCA) telah melakukan komunikasi dengannya. Kedua lembaga internasional tersebut menyatakan siap membantu pemerintah untuk menata persepakbolaan di tanah air.
Hanya saja, syarat utama yang diajukan oleh kedua lembaga tersebut adalah Menpora harus terlebih dulu mengembalikan legalitas PSSI, sebelum kongres FIFA pada 29 Mei 2015.
"Mereka akan membantu. Tapi yang mereka inginkan adalah legalitasnya dikembalikan dulu. Sesudah itu mereka akan membantu seperti yang diinginkan pemerintah," ujar Rita kepada wartawan saat ditemui di kantor KOI, Senayan, Jakarta, Senin 18 Mei 2015.
"Jadi FIFA dan OCA akan mendukung. Ini kan jauh lebih baik kita mundur ke belakang, agar ke depan bisa lebih baik. Karena kalau sampai disanksi, yang ditakutkan adalah banyak negara-negara yang tidak menginginkan Asian Games berada di negara yang sepakbolanya disanksi." imbuh dia.
Rita juga membantah isu yang mengatakan jatah sebagai tuan rumah Asian Games 2018 akan dicabut jika nantinya FIFA menjatuhi sanksi kepada Indonesia. Menurut dia, bahkan cabang sepakbola pun sebenarnya bisa saja digelar pada ajang 4 tahunan tersebut.
"(Jika Indonesia disanksi FIFA), cabang itu bisa tetap main, tapi Indonesia tentu tidak bisa main. Masak Asian Games tidak ada sepakbola?" kata mantan Ketua Umum KONI tersebut.
Rita juga memberikan bantahan terkait kabar dia ditunjuk sebagai ketua tim utusan Menpora, untuk bertemu dengan perwakilan FIFA. "Ke FIFA? tidak ada rencana itu. Saya tidak masuk dalam tim apa-apa," ungkapnya.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Mereka akan membantu. Tapi yang mereka inginkan adalah legalitasnya dikembalikan dulu. Sesudah itu mereka akan membantu seperti yang diinginkan pemerintah," ujar Rita kepada wartawan saat ditemui di kantor KOI, Senayan, Jakarta, Senin 18 Mei 2015.
