Wiranto Ditusuk, Menteri Sofyan Pasrahkan Keamanan ke Polisi
- VIVAnews/Fikri Halim
VIVA – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto ditusuk dengan sebilah senjata tajam, saat berkunjung ke Pandeglang, Banten. Polisi menyebut, kejadian ini diduga dilakukan oleh teroris yang berasal dari jaringan JAD Bekasi, yang disebut dipimpin oleh Abu Zee.
Menanggapi kasus penusukan Wiranto itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Sofyan Djalil mengatakan bahwa dia menilai tak perlu ada peningkatan pengamanan khusus.
"Saya sih enggak (peningkatan keamanan). Apa namanya itu, menurut Kepolisian apa diperlukan, Kapolri hari ini terus melakukan evaluasi. Kita sebagai pejabat negara, prosedur ditetapkan oleh pejabat Kepolisian," kata Sofyan di kantornya, Jakarta, Jumat 11 Oktober 2019.
Saat ditegaskan apakah perlu pengamanan khusus menteri saat keluar kota, Sofyan mengatakan, tak khawatir jika harus berjalan sendiri. Pihaknya, tentu hanya mengikuti prosedur yang disiapkan oleh pihak Kepolisian.
"Kalau saya sih, enggak merasa ini ya (khawatir dan perlu pengamanan khusus saat keluar kota). Kalau saya pergi, ke mana sendiri aja. Sebenarnya itu prosedur harus diikuti, protap yang ditetapkan oleh pihak keamanan, mereka lebih tahu tentang bagaimana pengamanan VVIP, kita ikuti aja," ucapnya.
Dia juga mengakui, penyerangan terhadap Menkopolhukam Wiranto itu adalah yang pertama kali terjadi di Indonesia. Seperti yang disampaikan oleh Wakil Presiden, Jusuf Kalla.
"Seperti yang Wapres kemukakan, kan baru kali ini ada penyerangan langsung pejabat publik. Paling penting hati-hati saja, bahwa kelompok radikal yang mau melakukan tindakan teroris selalu ada di masyarakat," ujarnya.
Untuk pengamanan di kementerian sendiri, dia menegaskan, tak ada masalah berarti untuk memberi peningkatan khusus.
"Saya pikir, enggak ada masalah (pengamanan di kementerian), cukup bagus. Seperti (kejadian Wiranto) kemarin, karena ya, namanya tindakan seperti itu kadang-kadang tak ada antisipasi," ujarnya. (asp)
Ketua KPK Sentil Menteri Minta Anggaran Rp 20 Triliun untuk HAM: Agak Unik
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango menyinggung soal adanya Menteri Kabinet Merah Putih yang mengeluhkan cuma mendapatkan anggaran sedikit.
