- Twitter/@kemkominfo
VIVA – Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara kembali mempertanyakan kabar adanya 'kebocoran' informasi data pribadi warga yang meregistrasikan nomor ponsel mereka. Sebelumnya Kominfo dengan tegas tak mengetahui data pengguna kartu prabayar yang registrasi, sebab data mereka divalidasi di Dukcapil.
"Bocor di mana? Kominfo tidak memegang data masyarakat yang registrasi, itu diteruskan masing-masing operator dan divalidasi di Dukcapil, tidak ada ke Kominfo. Setelah valid atau tidak terus dikembalikan kepada pelanggan," kata Rudiantara di Gedung DPR, Jakarta, Senin 19 Maret 2018.
Ia menegaskan, Kominfo hanya mengetahui ada berapa jumlah orang yang melakukan registrasi. Soal kemungkinan kebocoran berasal dari operator, ia menjelaskan sudah pernah mengeluarkan Permenkominfo Nomor 20 Tahun 2016 soal Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, yang mana operator harus menjaga kerahasiaan data.
"Siapa sih yang berani, operator yang bocorin data? Operator subjek kepada sanksi hukum," kata pria yang akrab disapa Chief RA itu.
Menurutnya, kalau memang ada penyalahgunaan data pribadi registrasi nomor prabayar, maka tentu akan menjadi domain penegakan hukum. Tindakan penyalahgunaan itu melanggar UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang ancaman hukumannya bisa dua tahun dan denda 25 juta.
"Itu juga bisa melanggar UU ITE itu bisa kena hukuman 6 tahun dan denda Rp2 miliar," kata Rudiantara.
Ia memastikan, data pribadi warga disimpan di database Dukcapil. Data yang diregistrasi warga yang dikirim ke operator akan langsung masuk ke Dukcapil.
"4444 itu langsung ke operator, dibawa ke Dukcapil, nanti dijawab ke pelanggan," katanya.
Sebelumnya, seorang pelanggan kartu seluler melaporkan terjadi penyalahgunaan data miliknya. Pengguna tersebut mengeluh data NIK dan KK miliknya dipakai mendaftarkan puluhan nomor lain yang tidak dikenalnya. Ironisnya, data kependudukan itu dipakai bukan untuk satu atau dua nomor saja, tapi 50 nomor.
Sang pelanggan tersebut, yang bernama Aninda Indrastiwi mengaku, pada November tahun lalu meminta tolong kepada konter tetangga untuk meregistrasikan kartu prabayar miliknya. Belakangan dia mengecek NIK melalui fitur cek nomor operator, dan akhirnya syok NIK miliknya dipakai untuk 50 nomor.
Masalah lain beriringan muncul. Setelah registrasi prabayar berakhir, terungkap adanya situs web yang menawarkan data NIK dan KK secara gratis untuk registrasi prabayar. Beberapa alamat yang menyediakan jasa itu adalah Beberapa situs yang menawarkan serta mengumbar data NIK dan KK gratis yaitu ktp.us.to, ktp.oneindonesia.co.id, ktp.bonanza.co.id dan ktp.yamaha-matic.or.id. Diduga alamat situs ini merupakan salah satu pihak yang menodai registrasi prabayar.
Kominfo mengakui memang terdapat penyalahgunaan data NIK dan KK. Terdapat dana NIK dan KK pelanggan yang dipakai orang lain untuk mendaftarkan banyak nomor kartu prabayar.
