Pemerintah Kebut RUU Perlindungan Data Pribadi

Berbagai praktik penyalahgunaan data pribadi -terutama setelah skandal bocornya 87 juta pengguna Facebook- memantik kekhawatiran pemerintah Indonesia dan anggota dewan hingga tergerak untuk mempercepat pembuatan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi.

"`Dapat data saya dari mana?`" hardik Fildzah, karyawati swasta, setiap menerima panggilan telepon berisi penawaran asuransi dari pihak tidak dikenal. "Karena (telepon) ini bukan dari bank saya, dia dari perusahaan asuransi lain," terangnya kepada Rivan Dwiastono dari BBC News Indonesia, Kamis (20/12).

"Yang saya tangkap, karena dia menyebutkan (penawaran) kartu kredit, (saya pikir) apa dari bank (saya) ya? Cuma kok bank besar kayak gini, apa memang biasa memberi data kepada pihak lain?" herannya.

Setali tiga uang dengan Fildzah, Chrystine yang merupakan pebisnis jasa konstruksi juga sering mengalami hal serupa.

"Mereka ada yang jawabnya `sebelumnya saya karyawan bank (yang) ini, bu, jadi saya tahu nomor ibu dari bank tersebut`," bebernya kepada BBC pada kesempatan berbeda.

Chrystine mengaku, dalam seminggu, dua hingga tiga penawaran kartu kredit masuk ke nomor telepon genggamnya. Padahal, dirinya cukup berhati-hati dalam urusan berbagi data pribadi.

"Lumayan takut lah, karena kan makin detail data-data yang mereka tahu. Bahkan sampai, misalnya, kalau buat (urusan) perusahaan saja, mereka sudah tahu data-datanya segala macam," ujarnya.