- Istimewas
VIVA – Kementerian Komukasi dan Informatika telah memulai misi sosialisasinya mengenai regulasi IMEI yang efektif berlaku pada 18 April 2020. Kota pertama yang terpilih adalah Batam, dengan alasan jadi basis produksi ponsel.
Direktur Standarisasi Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Kominfo, M. Hadiyana, menjelaskan dari tahun ke tahun peredaran ponsel ilegal terus meningkat. Keadaan ini membuat semua pihak merugi.
"Kalau dari sisi pemerintah keadaan ini menyebabkan hilangnya potensi pajak, belum lagi lapangan kerja yang seharusnya bisa disiapkan negara jadi tidak bisa," kata Hadiyana dalam acara Sosialisasi Regulasi IMEI, di Batam, Kepulauan Riau, Selasa, 3 Desember 2019.
Untuk mencegah masuknya ponsel ilegal, beberapa negara telah membuat skema peraturan. Skema yang lama digunakan adalah melakukan pencegahan di Bea dan Cukai.
Saat ini juga sudah banyak negara yang memberlakukan penyaringan identifikasi melalui perangkat IMEI, tidak hanya negara maju, negara berkembang juga sudah mulai mengikuti tren ini, seperti Kenya dan Uganda.
"Pada 2011 Komisi Komunikasi Kenya mengumumkan kepada operator jaringan seluler untuk secara bertahap menutup akses terminal seluler pada jaringannya. Hasilnya ponsel ilegal ditutup aksesnya setelah 30 September 2012," tutur dia.
Lalu ada Komisi Komunikasi Uganda (UCC) yang juga sudah menjalankan proyek penghilangan ponsel palsu. Sebuah studi mengatakan, 30 persen dari 17 juta ponsel di sana berasal dari ponsel ilegal buatan China.
Negara lainnya adalah Turki yang mulai membangun sistem pada 2006, lalu ada Sri Lanka, India yang memulai konsultasi publik pada 2004, kemudian Mesir pada 2010, Azerbaijan pada 2013 dan Kolombia pada 2011.
