Sumber :
- VIVAnews/Amal Nur Ngazis
VIVAnews -
Selain rawan kecurangan, salah satu problem pemilihan umum di Indonesia adalah biaya sosial politik yang tergolong sangat tinggi. Sebagai gambaran, untuk tingkat pemilihan terkecil yaitu pemilhan kepala desa, diperkirakan perlu dana Rp25 juta untuk sekali penyelenggaraan.
Dan, bila merujuk jumlah desa di seluruh Indonesia yang berjumlah 76.665 desa, maka biaya pemilihan kepala desa di Indonesia mencapai hampir Rp2 triliun. Nah, sistem e-voting diklaim dapat menghemat 50 persen biaya pemilihan umum.
"Biaya logistik, keamanan, dan efisiensi waktu bisa ditekan biayanya sampai 50 persen dari sistem konvensional," jelas Adrari Grahitandaru, Kepala Program Pemilu Elektronik BPPT, di kantornya Jakarta, 24 Juli 2013.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Hakim Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Kode Etik Meski Punya Jabatan di Asosiasi Pengajar HTN
Dan, bila merujuk jumlah desa di seluruh Indonesia yang berjumlah 76.665 desa, maka biaya pemilihan kepala desa di Indonesia mencapai hampir Rp2 triliun. Nah, sistem e-voting diklaim dapat menghemat 50 persen biaya pemilihan umum.
"Biaya logistik, keamanan, dan efisiensi waktu bisa ditekan biayanya sampai 50 persen dari sistem konvensional," jelas Adrari Grahitandaru, Kepala Program Pemilu Elektronik BPPT, di kantornya Jakarta, 24 Juli 2013.
Adrari menjelaskan, biaya logistik yang biasanya dikeluarkan dalam bentuk surat suara bisa diganti dengan surat suara digital.
"Surat suara
e-voting
bisa mengurangi potensi surat suara yang rusak sehingga persaingan lebih
fair,
" ujarnya.
Efisiensi juga bisa dilakukan dari segi keamanan. Pada sistem konvensional, biaya keamanan meliputi biaya penjagaan logistik dari sebelum sampai sesudah pemungutan suara.
Nah, dengan
e-voting
tidak perlu lagi dikeluarkan biaya keamanan mengingat data pemungutan suara sudah aman karena data terenkripsi.
"Monitor yang menampilkan surat suara digital (
direct record e-voting/DRE
) memiliki fungsi
audit lock.
Jadi alat itu merekam semua data pemilihan. Ketika ada masalah, itu bisa dibuka," jelasnya.
Sementara segi waktu perhitungan suara pada pemilihan konvensional yang sering molor sampai dini hari, juga menambah biaya untuk pengamanan dari petugas pemilihan dan otomatis menambah biaya lembur petugas.
"Biasanya penghitungan selesai pukul 22:00 sampai dini hari pukul 03.00. Dengan
e-voting
hasil sudah bisa diketahui begitu pemungutan di TPS ditutup. Sangat praktis," katanya.
Sudah diuji
Sistem
e-voting
ini sebelumnya pernah diterapkan pada Maret lalu di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Bedanya
e-voting
di sini belum mengintegrasikan e-KTP sebagai otentifikasi pemilih.
"Di Boyolali, verifikasi pemilih masih menggunakan surat undangan pencoblosan," ungkapnya.
Aplikasi
e-voting
di Boyolali ketika itu masih dipusatkan pada satu TPS saja, sehingga membuat pelaksanaan kurang efektif. Nah, penerapan e-voting di Desa Mendoyo Dangin Tukad pada 29 Juli nanti lebih dipersiapkan per TPS.
"TPS
e-voting
akan dibuka di tiap dusun. Karena ada empat dusun, maka ada empat TPS
e-voting
," jelasnya. (ren)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Adrari menjelaskan, biaya logistik yang biasanya dikeluarkan dalam bentuk surat suara bisa diganti dengan surat suara digital.
