Kisah Dirjen Dukcapil Meluruskan Isu Bocor Data NIK dan KK

Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakhrulloh.
Sumber :
  • VIVA/M Ali Wafa

VIVA – Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Zudan Arif Fakhrulloh, bercerita mengenai isu kebocoran data yang datang dari unggahan salah satu pengguna Twitter yang NIK dan KK-nya digunakan oleh puluhan nomor yang tidak dikenal.

Metode Registrasi Prabayar dengan Face Recognition Masih Abu-abu

Ia menyatakan bahwa Kemdagri langsung berkoordinasi dengan salah satu operator telekomunikasi, PT Indosat Ooredoo Tbk, untuk melacak atau tracking nomor-nomor tersebut.

Sosialisasi registrasi prabayar

Registrasi Prabayar Pakai Data Biometrik, Beban Trafik Ada di Dukcapil

"Kejadiannya di Jawa Tengah dari seorang ibu yang tidak bisa mendaftar kartu prabayar. Ia kemudian menyerahkan NIK dan nomor KK ke outlet. Nah, outlet inilah yang daftarin. NIK dan KK itu dipakai untuk mendaftar kartu SIM yang lain," kata dia di Jakarta, Rabu, 14 Maret 2018.

Berdasarkan penelusurannya terungkap bahwa data kependudukan di Dukcapil aman dan tidak ada kebocoran sama sekali. Ia juga mengatakan kalau pihaknya menggunakan sistem keamanan tingkat tinggi untuk menjaga data supaya tidak keluar.

BRTI: Dukcapil Kemendagri Kewalahan Layani Registrasi Prabayar

"Sistem keamanan ini termasuk untuk keperluan dengan pihak lain. Misalnya, operator telekomunikasi saat registrasi. Mereka menggunakan jaringan khusus untuk lalu lintas transaksi data. Satu lagi, tidak benar operator meminta nama ibu," tuturnya.

Registrasi kartu SIM selular tanpa nama ibu kandung.

Zudan menyatakan bahwa data yang dipakai untuk validasi nomor prabayar hanya NIK dan KK. Tidak ada identitas lain seperti nama atau pun tanggal lahir dari pengguna nomor untuk registrasi tersebut.

"Dua data itu sebagai verifikator. Keduanya menjadi pintu masuk bagi operator untuk memvalidasi nomor ponsel pengguna, apakah sesuai atau tidak, dengan NIK dan KK. Kalau sesuai terjawab teregistrasinya. Tapi kalau tidak, dinyatakan NIK atau KK kita salah, tidak sesuai," ungkapnya. (one)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya