Soal 'Pabrik' Akun Palsu, Tindak Tegas Buzzer Hitam

Chairman CISSReC, Pratama Persadha.
Sumber :
  • Dok. CISSReC

VIVA – Pengakuan buzzer politik soal 'pabrik' akun Twitter palsu di Indonesia selama Pilkada DKI pada 2017 lalu menjadi perhatian publik Tanah Air. Buzzer tersebut blak-blakan mengaku bekerja di belakang tim Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, untuk membendung isu suku, ras, agama dan antargolongan (SARA) selama Pilkada Jakarta tahun lalu itu.

Nikita Mirzani Ngaku Dapet Kekerasan dari Rizky Irmansyah, Lita Gading: Lapor Jangan Koar-koar

Testimoni yang dilaporkan dalam investigasi The Guardian itu mengungkapkan, platform Twitter masih menjadi media untuk menyebarkan propaganda berbalut isu SARA.

Chairman Communication and Information System Security Research Center (CISSReC), Pratama Persadha mengatakan, atas testimoni tersebut sebaiknya pemerintah memang bertindak supaya tidak membuat situasi politik menjelang Pilpres makin memanas. 

Amanda Manopo Murka! Gosip Hoaks Tersebar Luas, Keluarga Sampai Tahu

Pratama mengatakan, informasi investigasi The Guardian itu perlu ditelusuri lebih lanjut dan kalau perlu diusut siapa otak di balik operasi tersebut. Dengan buzzer hitam ditindak hukum dan diseret ke pengadilan, menurutnya, akan menurunkan tensi yang menghangat di media sosial. 

"Bila para buzzer hitamnya tidak diselidiki, pasti akan menghangatkan suasana media sosial Tanah Air," kata pria asal Blora tersebut kepada VIVA, Selasa malam 25 Juli 2018. 

Idrus Marham: Fakta atau Omon-Omon?

Kepolisian, menurutnya, bisa bertindak dengan investigasi lebih mendalam dibanding laporan The Guardian. Apalagi, aparat penegak hukum punya segudang sumber daya manusia dan prasarana untuk membongkar di balik 'pabrik' akun media sosial palsu tersebut. Investigasi ini perlu, supaya isu tersebut tak liar dan dimanfaatkan oknum tak bertanggung jawab. 

"Bila ditindak, harapannya para buzzer hitam yang ada tidak akan melakukan hal sama dalam proses Pilpres dan Pileg 2019. Minimal tidak ada lagi pemain baru yang coba melakukan hal serupa," katanya. 

Untuk memberantas akun palsu di Twitter, Pratama mengatakan, pemerintah bisa memanfaatkan momentum. Dalam beberapa bulan bulan terakhir ini, Twitter sedang giat membersihkan akun palsu.

"Pemerintah bisa bekerjasama dengan Twitter yang dalam 6 bulan terakhir melakukan bersih-bersih akun anonim dan akun abal-abal," ujarnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya