- Pixabay/Geralt
VIVA – Badan Siber dan Sandi Negara mengingatkan kasus website atau situs Komisi Pemilihan Umum Daerah sempat diretas ketika pemilihan kepala daerah serentak pada 27 Juni 2018 merupakan ancaman nyata di dunia maya. Meski sudah kembali normal, namun harus tetap diwaspadai karena serangan siber bisa datang kapan saja.
Deputi Bidang Penanggulangan dan Pemulihan Badan Siber dan Sandi Negara, Asep Chaerudin, menyebut tidak ada jaminan bahwa serangan siber tidak akan menyerang situs milik lembaga negara seperti KPU. "Semuanya harus waspada. Bukan hanya KPU saja," kata dia di Jakarta, Kamis, 9 Agustus 2018.
Asep juga mengingatkan semua pihak bahwa keamanan siber masih mengancam Indonesia. Karena itu, tidak ada satu pun sistem atau metode yang mampu menahan datangnya serangan siber. Kerentanan soal keamanan siber, dinilai Asep, masih tinggi. Ia mengatakan ada sejumlah alasan mengapa bisa demikian.
"Pemahaman masyarakat terhadap siber masih kurang, termasuk instansi pemerintahan. Tidak semua orang tahu dan tidak banyak yang tahu pula bagaimana security-nya. Belum paham kelemahan dan kekurangan internet, termasuk kalau kena retas," papar Asep.
Indonesia merupakan pasar yang sangat besar karena pengguna internet menginjak angka lebih dari 139 juta jiwa. Meski begitu, ia memakluminya karena siber masih menjadi barang baru di Indonesia. Dengan begitu tidak mudah untuk mengondisikan kesiapan menghadapi dunia internet.
Informasi Sistem Penggajian Departemen Pertahanan Inggris Diretas
Beberapa informasi pribadi dalam sistem penggajian yang digunakan oleh departemen pertahanan Inggris diretas, pada Senin, 6 Mei 2024.
