- ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
VIVA – Badan Siber dan Sandi Negara menyebut teknologi Blockchain bisa membantu mengamankan pemilihan umum legislatif dan presiden serta wakil presiden 2019 dari serangan siber.
Deputi Bidang Penanggulangan dan Pemulihan Badan Siber dan Sandi Negara, Asep Chaerudin menuturkan, semua jenis teknologi bisa membantu dan memperkuat sistem agar bebas dari serangan peretas atau hacker.
Blockchain merupakan sebuah teknologi yang memungkinkan penyimpanan data yang sama di dalam banyak server sekaligus. Dengan demikian, data tidak bisa dimodifikasi sembarangan. Keuntungan ini tidak bisa ditemukan pada server tunggal.
Meski begitu, Asep mengaku belum menggunakan secara langsung teknologi yang digadang-gadang tak bisa diretas tersebut. "Semua bisa. Kita berusaha mekanisme sistem yang ada untuk meminimalisir kerugian," kata Asep kepada VIVA, Kamis, 9 Agustus 2018.
Sebagai informasi, Komisi Pemilihan Umum melaporkan bahwa Pemilu 2019 yang terdiri atas pemilihan legislatif dan presiden serta wakil presiden diperkirakan menghabiskan anggaran sekitar Rp10,8 triliun.
Selain itu, Asep juga menyebutkan bahwa sistem keamanan siber Indonesia masih tertinggal dari Malaysia dan Singapura. Namun, dia mengingatkan bahwa negara paling aman pun bisa terkena serangan siber.
"Tidak ada negara satu pun di dunia yang aman dari serangan siber. Kita harus terus waspada dan selalu upgrade teknologi," tegas Asep.