Smart City Bukan Hanya Membangun Infrastruktur Fisik

Ruagan Jakarta Smart City/Ilustrasi.
Sumber :
  • ANTARA/Widodo S Jusuf

VIVA – Kementerian Komunikasi dan Informatika mencanangkan gerakan 100 kota pintar (smart city) di seluruh Indonesia. Pembangunan kota yang mengedepankan teknologi dan informasi ini berawal dari penilaian pemerintah atas kemampuan provinsi, kota maupun kabupaten dalam mengatasi masalah, seperti transportasi publik, manajemen limbah dan energi.

Membangun IKN jadi 'Smart City'

Pengembangan suatu kota menjadi sebuah smart city ini sejalan dengan program Bappenas, yang menetapkan peta jalan pembangunan perkotaan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Namun demikian, mewujudkannya dibutuhkan program terintegrasi yang memadukan perkembangan teknologi dengan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Country Leader Deloitte Indonesia, Claudia Lauw Lie Hoeng mengatakan, smart city bukan hanya pembangunan dari segi infrastruktur fisik saja. Akan tetapi memanfaatkan kemajuan teknologi secara maksimal untuk memudahkan pelayanan, efisiensi, dan kualitas hidup masyarakat. Sebab, kualitas SDM andal (smart people) adalah bagian dari kesuksesan implementasi konsep smart city.

Pemerintah Kantongi Rp 22,179 Triliun dari Pajak Digital

"Kita harus punya pemahaman yang sama seperti apa bentuk smart city. Bagaimana budaya kita selama ini tidak mendukung smart city harus diubah, seperti budaya mendaur ulang sampah dan air limbah. Itu kalau tidak diubah habit-nya bisa merusak program smart city," kata Claudia kepada VIVA, Kamis, 20 September 2018.

Ia juga mengingatkan bahwa smart city tidak selalu untuk kota yang harus mempunyai akses internet memadai dan berbasis teknologi informasi (IT). Menurutnya, penyebutan smart city adalah kota yang paling cepat dan akurat memberikan solusi kepada warga.

Intip Paket Investasi Smart City di IKN yang Ditawarkan ke Pengusaha China hingga AS

"Jadi, yang harus ditekankan di sini adalah integrated approach. Jangan jalan sendiri-sendiri. Harus ada city planning untuk smart city," jelasnya. Berdasarkan data, dalam 20 tahun ke depan, sebanyak 65 persen penduduk di Indonesia diprediksi pindah dan tinggal di perkotaan, di mana sekitar 70 juta jiwa menjadi kelas menengah baru.

Selain itu, akan ada 22 kota metropolitan baru dengan jumlah penduduk rata-rata 1,5 juta jiwa. Adapun kunci percepatan pembangunan infrastruktur di Tanah Air, khususnya digital, adalah kerja sama antara pemerintah dengan badan usaha atau KPBU.

Terlebih, Indonesia memerlukan investasi sekitar US$511 miliar atau sekitar Rp7.463 triliun pada 2015-2019 untuk mengatasi berbagai tantangan infrastruktur. Langkah ini dinilai sebagai pilihan dengan terbatasnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Oleh karena itu, menjelang pertemuan IMF-World Bank pada Oktober 2018 di Nusa Dua, Bali, tiga isu strategis akan dibahas terkait dengan konektivitas, urbanisasi, dan infrastruktur mendominasi sebagian besar dinamika regional dan global saat ini.

Deloitte Indonesia menggelar forum yang melibatkan berbagai stakeholder bertajuk “Deloitte Indonesia Infrastructure CEO Forum 2018” pada 20 September kemarin. Dalam forum tersebut kurang lebih 400 investor atau mitra bisnis akan berkumpul.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya