- REUTERS/Eric Gaillard
VIVA – Raksasa teknologi Facebook, Google, dan Twitter akhirnya setuju dengan Uni Eropa, soal kode etik sukarela untuk berbuat lebih banyak untuk mengatasi penyebaran berita palsu atau hoax. Hal ini, karena kekhawatiran negara-negara Benua Biru itu bisa memengaruhi pemilihan umum yang dilaksanakan pada tahun depan.
Uni Eropa akan menggelar pemilihan umum anggota parlemen yang dijadwalkan pada Mei 2019. Selain itu, Belgia, Denmark, Estonia, Finlandia, Yunani, Polandia, Portugal, dan Ukraina juga menggelar pemilu nasional serentak di tahun depan.
Komisioner Keamanan Digital Uni Eropa, Mariya Gabriel mengatakan, kode etik sukarela mengenai penghapusan konten hoax ditujukan untuk mencegah undang-undang yang lebih keras. Menurutnya, kode ini mencakup pengawasan lebih ketat terhadap iklan di akun dan situs web di mana hoax muncul, serta bekerja dengan pengecekan fakta untuk dilakukan penyaringan berita.
"Mereka telah setuju untuk melakukan hal secara sukarela. Ini kemajuan yang cukup bagus walaupun belum signifikan. Industri media sosial telah melakukan berbagai tindakan. Mulai dari transparansi dalam periklanan politik hingga penutupan akun palsu. Kami sangat menyambut positif," kata Gabriel, seperti dikutip Reuters, Kamis 27 September 2018.
Tak hanya itu. Ia juga mendesak kepada Facebook, Google, Twitter, Mozilla serta grup perusahaan iklan, untuk menyusun kode praktik. Apabila permintaan ini tidak segera dilakukan, maka mereka diancam menghadapi tindakan pengaturan atas apa yang dikatakannya sebagai kegagalan menghapus konten yang menyesatkan atau ilegal.
Langkah-langkah ini, lanjut Gabriel, termasuk menolak pembayaran dari situs yang menyebarkan hoax, membantu pengguna memahami mengapa mereka ditargetkan oleh iklan tertentu, dan membedakan iklan dari konten editorial.
Tetapi, permintaan Gabriel ini ditentang oleh kelompok penasehat kode etik tersebut. Mereka mengatakan bahwa perusahaan tidak menawarkan tujuan yang terukur untuk memantau pelaksanaannya. Kelompok ini beranggotakan Asosiasi Televisi Komersial Eropa, Uni Penyiaran Eropa, Federasi Jurnalis Eropa, Jaringan Pengecekan Fakta Internasional, serta beberapa akademisi.
Kekhawatiran Uni Eropa menjadi lumrah, karena mengacu pada pengalaman Pemilihan Presiden Amerika Serikat 2016. Kala itu, kemenangan Donald John Trump ternodai oleh Rusia yang dituding ikut campur meskipun buktinya belum ada.
