Industri Telekomunikasi Ingin Pemerintah Masif Bangun Fiber Optik
- VIVA.co.id/Agus Tri Haryanto
VIVA – Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara, menjabarkan sejumlah pencapaiannya selama empat tahun kinerja pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Ia mengaku kini bekerja sebagai akselerator, regulator, dan juga fasilitator.
Artinya, Rudiantara mengaku akan fokus pada ekosistem NDA atau jaringan, perangkat atau device, serta aplikasi. Vice President Technology Relations and Special Project PT Smart Telecom Tbk, Munir Syahda Prabowo, berharap pemerintah membangun infrastruktur dan perangkat pendukung untuk menghadirkan jaringan internet cepat, khususnya jaringan 5G.
Menurutnya, saat ini Indonesia masih harus membangun lebih banyak kabel fiber optik. Untuk itu, dibutuhkan kebijakan pemerintah, sebab infrastruktur adalah tantangan utama, khususnya dalam menerapkan 5G di Indonesia.
"Kita terlambat ketimbang negara lainnya," kata Munir kepada VIVA di Palembang, Sumatera Selatan, Kamis, 25 Oktober 2018.
Terkait infrastruktur fiber optik, ia juga mengatakan bahwa Indonesia paling cepat menerapkan dan memasarkan secara komersial jaringan 5G pada 2020. Itu pun, lanjut Munir, baru sebatas Jakarta dan Surabaya.
Bukan hanya itu, untuk menerapkan 5G pada jaringan ponsel pintar atau smartphone juga membutuhkan sejumlah syarat, seperti kecepatan minimal 1Gbps.
"Masif tidaknya implementasi 5G tetap bergantung pada infrastruktur. Kalau back end masih pakai radio frekuensi, belum memungkinkan. Harus pakai fiber optik. Tapi, karena belum semuanya terhubung dengan fiber optik, Palapa Ring jadi harapan dan itu harus jalan," tutur Munir.
Hal lain yang juga menjadi masalah adalah sejauh ini belum ada perangkat atau device yang sudah siap menghubungkan jaringan 5G. Munir menyebut akan menjadi mubazir apabila jaringan sudah 5G tetapi perangkatnya masih 4G.
Siapkan kuping ketimbang mulut
Dengan demikian, infrastruktur, regulasi frekuensi, ekosistem, hingga use case, merupakan sebuah keharusan agar 5G berjalan dengan baik. Selain itu, Munir mengatakan, secara umum pemerintah cukup menyelesaikan target-target yang sudah dicanangkan sebelum pergantian pemerintahan di tahun depan.
Rudiantara juga mengutarakan bahwa pada 2015 Kominfo fokus pada percepatan roll out dari jaringan 4G. "Semua mengatakan paling cepat tahun 2016. Setelah berbicara dengan operator maka akhir tahun 2015 bisa terlaksana," kata dia di Gedung Kominfo.
Sementara itu, untuk device, Rudiantara telah mengeluarkan kebijakan terhadap pemenuhan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN). "Kami harus berbicara dengan sejumlah produsen luar negeri untuk menerapkan kebijakan ini," tuturnya.
Kemudian untuk aplikasi, Rudiantara menyoroti munculnya aplikasi dari beberapa sektor seperti layanan kesehatan dan transportasi. Karena itu, ia pun menyederhanakan izin untuk sejumlah aspek termasuk perusahaan rintisan atau startup.
"Kita pangkas dari 36 izin, kini hanya tinggal 5 saja. Kita sederhanakan regulasi," papar dia.
Dengan begitu, Rudiantara menjelaskan, bisa menciptakan 100 digital startup, dan juga menyediakan 20 ribu digital talent pada tahun depan. "Kita berusaha untuk lebih banyak mendengar. Menyiapkan kuping daripada mulut," ujarnya.
