- VIVA/Novina Putri Bestari
VIVA – Kementerian Komunikasi dan Informatika hari ini bertemu dengan sejumlah industri di Kementerian Sekretariat Negara. Para pelaku industri memberikan masukkan terkait revisi PP 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
Dalam pertemuan itu dari dari kalangan industri hadir dari Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel), Id-Pro, APJII, Asosiasi Big Data dan ACII. Sedangkan dari pemerintah ada dari Kementerian Sekretariat Negara, Kominfo, BSSN, Kemenkopolhukam, BKPM serta Kemenko Perekonomian.
“Bagaimana menumbuhkan industri dalam negeri, ya itu yang jadi concern,” kata Dirjen Aptika Kementerian Kominfo, Semuel Abrijani Pangerapan, di Gedung Kominfo, Jakarta, Kamis 8 November 2018.
Dia menyatakan, Kominfo mendukung masukkan dari industri tersebut. Pemerintah membuka diri untuk setiap masukkan yang ada.
Semuel menyatakan, mereka akan mencari solusi terbaik untuk semua pihak.
“Karena kan kaitannya bukan untuk satu sektor aja. Sektor nya luas bahwa yang namanya transaksi banyak. Bagaimana menghidupkan namanya pelaku-pelaku ekonomi digital,” ujar dia.
Semuel mengatakan, pemerintah mempertimbangkan jalan tengah dari pertemuan yang dilaksanakan tadi. Menurut dia, Kominfo ingin membangun ekosistem agar digital ekonomi bisa tumbuh.
Ketakutan adanya perbedaan persepsi mengenai klasifikasi data, dia menyatakan, tidak akan terjadi. Data yang boleh keluar atau pun diletakkan di dalam negeri harus sepengetahuan pihak dari Instansi Pengawas dan Pengatur Sektor atau IPPS.
“Ada guideline. Yang tinggi ada Permennya nanti. Ini kan umbrella,harus mengayomi semua. Baru kita masuk ke spesifik permasalahan. Supaya seragam yang tinggi ditentukan kominfo, pastinya dari Masukkannya dari sektor,” kata dia.
