- VIVA.co.id/Misrohatun Hasanah
VIVA – Direktur Penataan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Denny Setiawan mengaku bahwa finalisasi kebijakan dan regulasi untuk teknologi 5G rampung pada 2020.
Namun, target tersebut adalah tempo selambat-lambatnya dari yang direncanakan apabila terjadi banyak kendala. "Tapi kalau rencana dan harmonisasi berjalan dengan lancar, pasti selesainya juga akan maju," kata Denny di Jakarta, Kamis, 22 November 2018.
Menurutnya, pada 2020, selain melakukan peluncuran layanan broadband berbasis 5G, juga akan dilakukan lelang pita 5G. Jika menoleh ke 2017, operator telekomunikasi PT XL Axiata Tbk telah melakukan uji coba di dalam ruangan pita 15GHz, yang dilanjutkan dengan Telkom pada pita 72GHz.
Denny menuturkan, momen Asian Games lalu juga dijadikan kesempatan Telkomsel untuk uji coba di dalam dan luar ruangan pita 28 GHz. Lalu, XL di luar ruangan, dan Indosat Ooredoo di dalam ruangan dengan pita frekuensi yang sama.
Selain itu, tahun depan rencananya pemerintah akan menyusun dan sosialisasi draft kebijakan 5G dengan fokus untuk mendukung ekonomi digital dan revolusi industri 4.0.
Pada 2021 akan dilakukan uji coba 5G menggunakan perangkat 5G komersil dan suatu perangkat yang berkaitan dengan revolusi industri 4.0.
Kembali dengan rencana regulasi pemerintah, Denny menyebut akan mengatur masalah pita frekuensi 5G, Biaya Hak Penggunaan (BHP) Frekuensi, kemudahan membangun small cell dan model bisnis.
"Teknologi 5G tidak hanya tentang layanan bisnis seluler, tetapi diutamakan menjadi solusi untuk efisiensi industri vertikal, seperti manufaktur. Dengan adanya 5G juga diharapkan bisa melahirkan unicorn baru di bidang ekonomi digital," jelas Denny.
