Era Disrupsi, Perusahaan dan Instansi RI Diminta Pakai Blockchain
- Dokumen IT Works
VIVA – Perusahaan dan instansi pemerintah di Tanah Air punya tantangan di era digital yang bersifat disrupsi ini. Organisasi pemerintah dan perusahaan di Indonesia perlu sekali memperhatikan kultur dan meningkatkan kesadaran keamanan teknologi informasi.
Pada era digital dan teknologi saat ini, pengembangan aplikasi dan solusi berbasis teknologi informasi memang makin marak. Namun, manajemen perusahaan dan pengelola instansi pemerintahan perlu membangun budaya teknologi informasi, supaya solusi teknologi menjadi maksimal.
Ketua Dewan Juri penghargaan Top IT dan Telco 2018, Laode M Kamaluddin, menilai, pengembangan budaya teknologi informasi masih belum maksimal. Dia mengatakan, semahal dan sehebat apa pun fitur aplikasi atau solusi bisnis yang dikembangkan tidak maksimal dalam pemanfaatannya, jika budaya teknologi informasi tidak dibangun dengan lebih serius.
Selain itu, keamanan teknologi informasi belum menjadi prioritas organisasi di Indonesia. Padahal hal ini makin penting di tengah era ledakan data (big data) saat ini.
"Serangan terhadap keamanan sistem teknologi informasi harus diwaspadai. Aktivitas operasional kita jangan sampai terganggu atau bahkan berhenti, hanya karena sistem keamanan teknologi informasi kita masih lemah," ujarnya Laode dalam keterangannya, Sabtu 8 Desember 2018.
Mengingat risiko teknologi informasi tersebut, dewan juri Top IT dan Telco 2018 merekomendasikan penggunaan teknologi Blockchain dalam menciptakan solusi digital ke depan.
Blockchain punya keunggulan mengamankan tinggi dalam menyimpan riwayat catatan maupun transaksi. Konsep desentralisasi pada Blockchain memungkinkan untuk merekam catatan medis, catatan transaksi keuangan dan digital, manajemen identitas, pemrosesan transaksi keuangan, mendokumentasikan barang bukti, pelacakan sampai aplikasi sistem kepemerintahan misalnya pemungutan suara.
Teknologi Blockchain difungsikan sebagai buku besar publik secara digital untuk semua transaksi yang terjadi dalam jaringan.
"Blockchain dikelola oleh sebuah jaringan secara kolektif dengan mengikuti protokol tertentu untuk komunikasi antar node dan mengonfirmasi blok-blok dari pengguna," kata Laode.
Tantangan lain yang dihadapi instansi pemerintah di Indonesia yakni integrasi dan sinkronisasi aplikasi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Supaya tidak melahirkan kerja dua kali input data jenjang pemerintahan, Dewan Juri Top IT dan Telco 2018 berpandangan, perlu adanya satu platform pemerintah untuk aplikasi layanan publik.
Namun, untuk menciptakan efektivitas ekosistem government platform, perlu beberapa syarat yakni penguatan payung hukum, kepastian ketersediaan sumber daya organisasi dan infrastruktur, strategi edukasi publik sebagai penggunaan aplikasi sampai infrastruktur Government Secured IntraNet.
Untungnya dari sisi dukungan regulasi, pemerintah telah menyokongnya dengan lahirnya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
"Presiden Joko Widodo juga mendorong pelaku bisnis untuk masuk ke era Industri 4.0 dengan mencanangkan Making Indonesia 4.0. Ini untuk memandu era baru yang sarat penggunaan teknologi informasi dan digitalisasi Internet of Things (IoT)” jelas Laode.
Penghargaan Top IT dan Telco 2018 dengan tema Great IT for Great Business & Government itu diikuti oleh 200 perusahaan dan instansi terbaik yang direkomendasikan oleh para pakar teknologi informasi dan telekomunikasi, lalu terpilih 150 perusahaan finalis.
Ada 3 metode penilaian yang dilakukan. Pertama adalah kuesioner dan wawancara penjurian untuk menilai keberhasilan implementasi dan pemanfaatan solusi teknologi informasi telekomunikasi. Kedua, kuesioner dan riset tentang Rekomendasi Pengguna teknologi informasi telekomunikasi untuk penilaian kategori Business Solution.
Penilaian ketiga yakni riset pasar di enam kota besar yaitu Jabodetabek, Surabaya, Semarang, Medan, Makassar, dan Balikpapan untuk mendapatkan indeks penilaian pelanggan/ masyarakat terhadap produk-produk teknologi informasi telekomunikasi.
