- YouTube/World Economic Forum
VIVA – Kelompok peneliti yang berbasis di Universitas New York, Amerika Serikat, meminta pemerintah negara di dunia bersama kelompok hak asasi manusia untuk mengintervensi keberadaan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) lewat aturan.
Menurut mereka, industri teknologi belum cukup baik untuk meregulasi dirinya sendiri saat ini. Dilansir dari TechCrunch, Senin, 10 Desember 2018, kelompok yang beranggotakan peneliti dari Microsoft dan Google tersebut menyatakan teknologi ini belum benar-benar diuji coba.
Namun sayangnya, AI tanpa uji coba ini, menurut para peneliti, telah 'dipekerjakan' di sejumlah perusahaan yang bisa memengaruhi ribuan bahkan jutaan orang. "Kerangka kerjanya menunjukkan bahwa aturan AI tidak mampu memastikan akuntabilitas," demikian isi laporan tersebut.
Mereka juga mengatakan, terlalu terburu-burunya AI diterapkan perusahaan karena kurangnya akuntabilitas dan perlindungan dasar sebuah industri, sehingga menjadi kebutuhan yang mendesak.
Akan tetapi, perusahaan yang mengadopsi teknologi ini membuat pengertian etika yang diputuskan sendiri. Padahal, AI digunakan untuk menilai kepribadian seseorang, seperti karyawan hingga imigran, oleh sejumlah perusahaan.
Para peneliti ini mencontohkan Google, yang membuat 'masalah besar' dengan mengatur sejumlah prinsip AI setelah bekerja sama dengan Departemen Pertahanan AS atau Pentagon.
Mereka menjamin tools AI akan memberi benefit, akuntabilitas, dan tidak akan melanggar hak asasi manusia secara luas.
Selain itu, ada pula Amazon yang menggunakan AI sebagai sistem pengawasan, kemudian, sebuah artikel dari Microsoft mengenai etika, yang isinya kurang lebih, janji raksasa teknologi itu yang bisa dilanggar. (ann)
