- Twitter/@BOLTclub
VIVA – Untuk memastikan Bolt tak tambah pelanggan, Kementerian Komunikasi dan Informatika mengecek langsung ke lapangan dan ke operator.
"Teman-teman dari Pengendalian Kominfo di PPI, sedang turun ke lapangan, masih dijual apa tidak. Cek juga ke operator karena mereka harus menyediakan sistem," kata Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, di Jakarta, Selasa 18 Desember 2018.
Dia menyatakan, langkah tersebut sebagai pengecekan dan memastikan tak ada penambahan pelanggan Bolt. Rudiantara mengatakan, sudah bicara dengan PT Internux sebagai pemegang merek Bolt, soal larangan menambah pelanggan, dan mereka menyanggupinya.
Selain itu, dia mengingatkan, pelanggan Bolt jangan sampai kesulitan karena masalah ini. Salah satunya jika frekuensi cabut, masalah pulsa pelanggan harus menjadi fokus. Dia menekankan waktu pengembalian pulsanya harus jelas dan juga jangan terlalu lama.
"Kasihan juga, ngurusin berapa 20-30 ribu, dia harus bersusah payah gitu. Tapi juga enggak boleh terlalu pendek, kasihan pelanggan," kata Rudiantara.
Sebelumnya Rudiantara menyatakan telah membahas soal pelanggan kepada Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN).
Internux dan First Media berutang lebih dari Rp700 miliar pada pemerintah untuk biaya hak penggunaan frekuensi 2,3 Ghz. Seharusnya 17 November 2018 menjadi batas akhir pembayaran tersebut. Namun hingga lewat waktunya dua perusahaan itu tak kunjung membayar. Jika ini terjadi harusnya ada pencabutan izin penggunaan frekuensi 2,3 Ghz.
Nyatanya kedua perusahaan itu memberikan proposal yang berisi akan membayar sisa utang mereka pada negara. (dhi)
