Survei: Suspend Bikin Pengemudi Ojek Online Hidup Cemas

Para mitra pengemudi (driver) ojek online saat unjuk rasa di Jakarta beberapa waktu lalu.
Sumber :
  • ANTARA Foto/Muhammad Adimaja

VIVA – Survei mengenai kesejahteraan pengemudi online yang dilakukan Institut Studi Transportasi (Instran) pada September-November 2018 membuka sejumlah fakta yang ada di lapangan. Survei yang dilakukan kepada 600 responden di Jabodetabek, Surabaya, Yogyakarta dan Bali ini sebagian besar mengaku takut di-suspend atau ditangguhkan.

Tak Diberi Tempat Parkir, Ratusan Ojol Geruduk AEON Mall Tangerang

Namun sayangnya, suspend tidak hanya bersifat sementara, ada juga pengemudi yang diberhentikan secara permanen tanpa kompromi. Hal ini membuat profesi ojek online tidak memberi jaminan masa depan untuk semua pengemudinya.

Dari 300 responden angkutan sewa khusus (ASK) yang menjalani survei, 39,3 persen mengaku pernah mengalami penangguhan, dan yang tidak pernah merasakan sebanyak 60,7 persen.

3 Ojek Online asal Rusia, Ada yang Beroperasi di Indonesia

Pengemudi ojek online yang pernah ditangguhkan mencapai 24,3 persen, dan yang tidak persentasenya 75,7 persen. Parahnya lagi, saat terkena suspend, ada beberapa dari mereka yang mengaku kehilangan uangnya.

"ASK ada 28,8 persen yang menyatakan uangnya hilang dan 71,2 persen tidak. Sedangkan ojek online yang mengaku hilang memiliki angka 6,1 persen dan 93,9 persen mengaku tidak," ujar Heranisty Nasution saat membacakan hasil survei, Jakarta, Rabu, 19 Desember 2018.

Gak Nyangka Ojol Kirim Pesan yang Bikin Kaget Penumpangnya

Banyak dari pengemudi ojek online yang menjawab takut di-suspend saat menjalani profesinya itu. Ketakutan selanjutnya ialah, mereka tidak dapat bonus, kendaraan ditarik leasing, dan tidak mencapai poin.

"Mereka hidup dalam kecemasan. Pengemudi bisa ditangguhkan sewaktu-waktu bahkan secara permanen, belum lagi pendapatannya yang terus menurun. Aplikator perlu membuat mekanisme suspend yang jelas," kata Ketua Tim Penelitian, Darmaningtyas dalam kesempatan yang sama.

Mekanisme yang jelas akan memberi informasi bagi pelaku agar mengevaluasi kesalahannya. Hasil survei ini juga mendesak pemerintah untuk membuat kriteria penangguhan yang jelas dan transparan. (ase)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya