Pemerintah Desak DPR Kebut Pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi

Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPR dengan Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara.
Sumber :
  • VIVA.co.id/Novina Putri Bestari

VIVA – Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mendesak Komisi I DPR untuk segera membahas Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan Revisi Undang-Undang Penyiaran. Ia berharap dua aturan tersebut dibahas sebelum kuartal I 2019.

AI Bisa Lindungi Data dari Hacker

“Dua-duanya sudah masuk prolegnas tahun ini. Mudah-mudahan bisa dieksekusi sebelum pemilu. Paling tidak sudah mulai jalan," kata dia, dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi I DPR, Jakarta, Rabu, 16 Januari 2019.

Rudiantara menjelaskan bahwa RUU Perlindungan Data Pribadi akan melindungi data warga negara di dunia maya, termasuk soal diperbolehkannya sebuah data untuk lintas wilayah atau cross-border.

Pemerintah Diminta untuk Transparan

“Bagaimana melindungi datanya itu harus dituangkan ke dalam undang-undang, termasuk apakah data ini boleh cross-border nantinya," jelas dia.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPR, Satya Wira Yudha, mengaku akan melihat proses yang berjalan mengenai permintaan Rudiantara tersebut.

Masa Transisi UU PDP 2 Tahun, Apa Saja yang Harus Dilakukan Industri?

Namun, ia juga berharap permintaan itu bisa dilaksanakan dengan pemerintah mengajukan draf RUU Perlindungan Data Pribadi yang detail dan terperinci.

"Saya melihat ini (RUU-PDP) bisa dikerjakan dengan mulus. Artinya tidak ada kendala. Mengingat RUU ini sangat diperlukan oleh seluruh rakyat Indonesia. Jadi saya yakin persetujuan antarfraksi, tanpa saya mendahului, pasti akan mudah didapat,” klaim Satya.

Perlindungan data pribadi.

Kolaborasi Menciptakan Inovasi Menyesuaikan UU Perlindungan Data Pribadi

Delman Data Lab berkolaborasi dengan Synex Metrodata Indonesia dalam menghadirkan solusi yang inovatif dan menyesuaikan dengan UU Perlindungan Data Pribadi atau PDP.

img_title
VIVA.co.id
7 Februari 2024