Pembatasan Forward Message WhatsApp Diyakini Tak Efektif Tangkal Hoax

VIVA – WhatsApp baru saja menggulirkan fitur terbarunya di Indonesia, yang dianggap sebagai sebuah kemunduran. Pasalnya, fitur itu membatas pesan forward hanya bisa sampai 5 kali. Padahal sebelumnya bisa forward sampai 20 kontak.

Baca Juga

Meeting Online, Balas Email, hingga Edit Dokumen, Ini Spesifikasi HP Ideal untuk Kerja Hybrid

Pembatasan forward message ini sejatinya sudah dilakukan uji coba di India. Namun baru digulirkan sekarang di Indonesia. Sebenarnya, ini bukan fitur yang khusus digulirkan untuk negara Indonesia yang ingin melaksanakan pemilu, tapi seluruh pengguna WhatsApp di dunia. Tujuannya cuma satu, hanya untuk mengurangi penyebaran hoax yang banyak disebar via WhatsApp.

Lalu apakah cara ini akan berhasil untuk mengurangi penyebaran hoax, khususnya terkait dengan pemilu dan ujaran kebencian? Sayangnya tidak. Setidaknya ini yang dipercaya oleh pengamat industri telekomunikasi dari Indotelko Forum, Doni Ismanto.

Baca Juga

Duel HP Infinix Note 40 vs Tecno Pova 6 di Kelas Menengah, Mana yang Lebih Menguntungkan untuk Dipakai 5 Tahun?

Banyak cara Siasati
Dikatakan Doni, langkah ini dianggap sebagai barrier yang dilakukan oleh WhatsApp dan digunakan Kominfo jelang pemilu karena adanya informasi yang menguatkan jika penyebaran hoax di India menurun usai dilakukan uji coba fitur ini. Namun data itu diyakini tak akan sama dengan apa yang ada di Indonesia karena ada fasilitas copy paste.

"Pembatasan ini hanya akan memberikan efek ke orang agar kesulitan menyebar pesan. Namun di balik itu bisa dilihat sisi hukumnya, yakni perbedaan antara forward dengan copy paste. Kalau susah mem-forward, biasanya konten akan di copy paste lalu kirim. Nah, di sini harus dipahami kalau ada jerat hukum yang mengintai," ujar Doni saat dihubungi Viva.co.id, Selasa, 22 Januari 2019.

Baca Juga

Minecraft Bedrock di Konsol: Fitur yang Sering Terlewat dan Bisa Mengubah Cara Bermain

Dikatakannya, pengguna WhatsApp yang langsung mem-forward informasi, jika terkena kasus hukum karena penyebaran hoax, bisa berdalih 'saya hanya mem-forward'. Jadi tidak ada konten yang diciptakan oleh tangan mereka. Sedangkan jika meng-kopi paste, bisa masuk kategori membuat atau mengubah informasi. 

"Ini yang membedakan jenis hukumannya, dan hal semacam ini harus dipahami secara jelas oleh warganet pengguna WhatsApp," kata dia.

Harusnya Twitter, bukan WhatsApp
Doni juga menyoroti langkah Kominfo yang terkesan sebagai PR dari WhatsApp untuk mengumumkan fitur ini, yang sejatinya bukan khusus dibuat karena tekanan pemerintah Indonesia. WhatsApp sebelumnya memang sudah mengumumkan hal ini di sebuah acara edukasi pemilu bekerja sama dengan Bawaslu.

Halaman Selanjutnya

"Saya nonton siaran via akun medsos Kominfo sedih liat Pak Menteri semangat sekali menjelaskan teknis, soal itu. Harusnya itu urusan pihak WhatsApp. Pak Menteri itu harusnya menegakkan aturan yang belum dijalankan WA atau OTT lainnya. Misal soal penempatan data center atau kepatuhan pajak dan KBLI. Kalau mau 'manggung', jangan gitulah," kata Doni.