- VIVA/Misrohatun Hasanah
VIVA – DKI Jakarta, merupakan salah satu kota dengan penetrasi media sosial yang sangat tinggi di Indonesia. Namun, percakapan media sosial di Jakarta, seringkali tidak melibatkan data dan fakta yang sesuai di lapangan.
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menyatakan, tim Pemprov menemukan ketidaksesuaian antara diskusi di dunia maya dengan kondisi dunia nyata. Sekitar 70 persen percakapan publik, didapatkan dari media mainstream atau media arus utama.
Artinya, saat ini sudah banyak masyarakat yang mempercayai media mainstream yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga, mereka menjadi referensi bagi Pemprov DKI Jakarta dalam memberikan informasi yang objektif.
"Kalau didapatkan dari media sosial, angkanya enggak mungkin seperti ini. Kita enggak punya kekuatan di sana. Setelah satu tahun, kita mulai merasa masyarakat menilai pemerintahan kita secara objektif," katanya, saat berbicara di seminar Peranan Pers di Era Digital dalam Mendukung Pembangunan Daerah, di Wisma Antara, Jakarta, Selasa 22 Januari 2019.
Anies bercerita, awal mula dia bertugas di Pemprov, efek Pilkada masih terasa. Dia menemukan banyaknya pandangan subjektif terhadap dirinya. Namun, seiring berjalannya waktu, pers telah berperan aktif dalam memberikan edukasi ke masyarakat.
"Di sini, media berhasil memberi informasi yang proporsional. Kami berharap, kerja sama pemerintahan dengan media bisa lebih baik lagi," kata Anies.
DKI Jakarta, sebenarnya secara resmi masuk ke dalam kategori pemerintahan daerah. Namun, karena lokasinya di ibu kota, berita remen-temeh bisa masuk ke dalam kategori nasional.
Namun, Anies sendiri bersyukur, karena kota yang dipimpinnya itu mendapat perhatian yang lebih dari wartawan.
Ia melanjutkan, pers adalah penyambung lidah masyarakat mengenai apa yang sudah dikerjakan pemerintah. Adanya media mainstream menjadikan masyarakat mendapat tsunami informasi yang akurat, sehinggadia menyatakan pers memiliki peran penting, bagi pemerintah maupun masyarakat. (asp)
