- ANTARA Foto/Muhammad Adimaja
VIVA – Gojek menginginkan hasil apapun dalam aturan mengenai ojek online bisa memenuhi keberlangsungan usaha dalam ekosistem layanan berbagi tumpangan atau ride hailing.
Pemerintah telah merilis aturan ojek online yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat.
Dalam aturan tersebut, belum mengatur detail soal tarif. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjanjikan ketentuan detail tarif ojek online bakal terbit pekan ini.
Sedangkan, suara dari akar rumput alias pengemudi ojek online, mereka meminta tarif ojek online paling tidak Rp3.000 per kilometernya.
"Dan intinya dari kita apapun menjadi peraturan pemerintah itu, kami berharap bisa terus mendukung keberlangsungan usaha dan memastikan manfaat yang dirasakan selama ini oleh mitra dan konsumen," kata Chief Corporate Affairs Gojek, Nila Marita, di Jakarta, Selasa 19 Maret 2019.
Dia memastikan, Gojek akan mendengarkan seluruh aspirasi untuk keberlangsungan ekosistem mereka.
"Yang pasti kita mendengarkan semua aspirasi dan apapun. Ini kan lagi dalam penggodokan dalam peraturan," ujarnya. Permintaan para ojek online ini menginginkan tarif Rp3.000 atau tarif bersihnya mencapai Rp2.400 per km.
Jika hal tersebut tidak dikabulkan, mereka yang tergabung dalam Gabungan Nasional Gabungan Aksi Roda Dua akan menggelar aksi ke Istana Negara.
Soal permintaan tarif Rp3.000 per km, Budi mengatakan angka tersebut dirasa akan memberatkan penumpang. Harga itu juga dua kali dari yang ditetapkan pemerintah. Budi mengatakan, harga pokok tarif ojek online ditetapkan Rp1.600 per km. (dhi)
