- ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya
VIVA – Dalam proses menuju pemilihan calon legislatif, presiden dan wakil presiden pada 17 April 2019, Badan Siber dan Sandi Negara terus memberikan bantuan kepada Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilihan umum.
"Bukan hanya di masa tenang, tetapi sejak beberapa bulan lalu kami secara intensif membantu KPU untuk terus meningkatkan sistem keamanannya," kata Pelaksana Tugas Deputi Bidang Proteksi Badan Siber dan Sandi Negara, Agung Nugraha, di Jakarta, Selasa, 26 Maret 2019.
Ia mengatakan bantuan tersebut tetap membuat KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang independen dan netral.
Agung juga menilai, tidak hanya BSSN yang memberikan bantuan secara teknis kepada KPU, tetapi sejumlah pihak seperti provider telekomunikasi dan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet.
Soal sistem pengamanan KPU, Agung menjelaskan bahwa sudah ada pembagian tugas, termasuk Situng atau Sistem Informasi Penghitungan Suara.
"Kami juga melihat apakah ada lubang-lubang kerentanan di dalam Situng. Tapi secara teknis sudah ada pembagian tugas antara BPPT, Kominfo, dan BSSN," jelas dia.
Namun demikian, Agung menegaskan bahwa wewenang tetap berada di KPU. Karena, lembaga tersebut memiliki prosedur dan koridor, yang tentunya, akan diikuti oleh BSSN.
"Dan, kami tentunya sebagai lembaga pemerintah akan berupaya semaksimal mungkin dan mengupayakan semua sumber daya," ujarnya. (ann)
