- Instagram/@pubg
VIVA – Seorang anggota Dewan Federal National Uni Emirat Arab, meminta otoritas di negeri kaya minyak tersebut untuk melarang game online PlayerUnknown's Battlegrounds atau PUBG. Permainan daring ini sedang menjadi perhatian di berbagai negara, misalnya penolakan oleh parlemen Irak dan dilarang di wilayah Gujarat, India.
Dilansir dari laman The National, Selasa 30 April 2019. Kepala Komite Pendidikan Dewan Federal Nasional UEA, Naima Al Sharhan mendesak Otoritas Regulator Telekomunikasi UEA, untuk memblokir PUBG dan permainan sejenis lainnya, setelah menerima pengaduan dari orangtua.
Al Sharhan mengatakan kepada surat kabar Al Roeya, PUBG sudah menjadi sebuah larangan di negara lain, karena mempromosikan kekerasan di antara anak-anak. Game populer itu diblokir di Irak, karena diklaim menghasut kekerasan, terlebih di sana adalah negara yang sedang dilanda perang.
Nepal dan Gujarat juga mulai melarang PUBG, karena khawatir akan dampaknya terhadap gamer muda. PUBG sudah mulai populer sejak peluncurannya pada akhir 2017, dan sudah diunduh lebih dari 360 juta kali di pusat aplikasi.
Seorang pakar keamanan dunia maya, Abdelnour Sami mengatakan, pengembang terus memperbarui mode permainan di PUBG, mendorong gamer untuk terus bermain. Mereka memperbarui dan mengembangkan game itu supaya pemain semakin ingin tahu dan memotivasi pengguna untuk terus bersaing.
"PUBG dibangun murni atas dasar komersial dan keuntungan. PUBG dan Fortnite memiliki konsep untuk menghilangkan orang lain, agar bisa mencapai kemenangan," kata Abdelnour Sami.
Sami menyebutkan, pemblokiran tidak akan menghentikan pemain untuk memainkan game PUBG, sebab mereka akan melakukan segala cara untuk dapat tetap bermain.
Menurut Sami, opsi obrolan suara dalam permainan bisa menyebabkan beberapa kelompok menggunakannya, untuk memengaruhi pikiran anak muda dengan tujuan kriminal. (asp)
