- VIVA/Muhamad Solihin
VIVA – Staf Khusus Menteri Komunikasi dan Informatika Bidang Program Management Office dan Ekonomi Digital, Lis Sutjiati meminta adanya kerja sama antara pemerintah dengan industri untuk bisa memajukan ekonomi digital. Dia mengharapkan industri ekonomi digital bisa memberitahu apa saja yang harus dilakukan oleh pemerintah. Pada era ekonomi digital saat ini, solusi permasalahan di Indonesia sejatinya adalah orang Indonesia.
Menurutnya, di era ekonomi digital seperti sekarang, kolaborasi tidak bisa dihindari lagi. Pemerintah tidak bisa langsung mengetahui masalah yang terjadi di industri, dengan demikian Lis menginginkan kerja sama erat di antara keduanya.
"Kita masuk di era di mana memang berkolaborasi itu bukan suatu opsi tapi keharusan. Kami bisa efektif kalau ekosistem memberitahukan kami bagaimana seharusnya. Apa yang harus kami lakukan," kata Lis dalam Diskusi Membangun Ekonomi Digital yang Inklusif, Jakarta, Jumat 12 Juli 2019.
Dia menjelaskan, ekonomi digital yang memiliki perbedaan mendasar dari konsep ekonomi yang konvensional. Internet bukan merupakan teknologi namun juga infrastruktur, semua proses dimulai kreasi ekonomi saat ini bisa dibilang melalui internet. Sedangkan eksistensi perusahaan dalam era ekonomi digital, tidak lagi memiliki banyak aset fisik. Aset dalam era saat ini berbentuk platform dan valuasi perusahaan.
"Platform based ini menjalankan bisnis enggak punya aset, tapi triliunan valuasinya," ujar dia.
Lis mengatakan calon pebisnis di dunia ekonomi digital ini harus bisa menyelesaikan masalah. Mereka mencari solusi untuk permasalahan yang menyangkut kehidupan orang banyak. Menurutnya, bisnis yang sukses itu hadir karena menyelesaikan masalah dan jutaan orang bisa terbantu karena solusi itu.
"Sebenarnya permasalahan Indonesia itu solusi ada di orang Indonesia. Kita itu diciptakan membawakan solusi di tempat istilahnya Tuhan ciptakan kita di mana," ujar Lis. (dhi)
Pemerintah Kantongi Rp 22,179 Triliun dari Pajak Digital
Pemerintah telah menunjuk 167 pelaku usaha PMSE menjadi pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) hingga Februari 2024.
