- Yahoo Finance
VIVA – Beberapa bulan yang lalu raksasa teknologi Huawei menjadi korban perang dagang antara China dan Amerika Serikat. Buntutnya, Huawei masuk ke dalam daftar hitam, atau entity list.
Artinya, semua perusahaan AS dilarang melakukan bisnis dengan Huawei. Salah satunya Google. Meski pada akhirnya, Pesiden AS Donald Trump melunak setelah bertemu Presiden China Xi Jinping di Jepang.
Melihat peristiwa ini, Direktur ICT Strategi Huawei Indonesia, Mohamad Rosidi, mengaku jika perusahaannya lebih fokus mengembangkan teknologi yang bermanfaat dibanding memikirkan perang dagang.
"Business is business, politic is politic. Kita jelas bisa membedakan mana politik, mana bisnis," katanya di Jakarta, Rabu, 31 Juli 2019. Rosidi juga melanjutkan bahwa Huawei merupakan perusahaan independen, bukan perusahaan yang ada di bawah pemerintahan China.
"Kita juga sudah memiliki pengelolaan bisnis yang jelas, baik untuk operator yang ada di Indonesia maupun di dunia. Kita tidak melihat perang dagang dari segi politik, Huawei hanya fokus pada bisnis," ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Chief Technical Officer Huawei Indonesia, Vaness Yew, mengklaim tidak mengalami dampak atas embargo yang dilakukan pemerintah AS.
Ia mengaku jika Huawei mengalami peningkatan pendapatan sebesar 23,2 persen menjadi Rp842 triliun pada semester I 2019 secara year on year (yoy).
"Pertumbuhan kami tetap tinggi di tengah terpaan angin yang begitu kencang. Kesulitan itu pasti ada, dan pastinya akan berdampak terhadap laju pertumbuhan bisnis kami dalam jangka pendek. Tapi kami tidak akan menyerah," tutur Yew.
