- Twitter/@Jokowi
VIVA – Shutdown internet yang dilakukan di Papua sejak beberapa hari lalu dikecam keras oleh para praktisi dari Internet Development Institute atau biasa dikenal sebagai ID Institute.
Menurut para praktisi tersebut, shutdown ini melanggar hak dasar publik dalam mengakses informasi.
“Jika shutdown dilakukan untuk meredam hoaks, justru tidak tepat. Ketika seseorang sudah terpapar hoaks, justru orang tersebut harus melakukan konfirmasi dengan mencari info dari sumber lain. Nah sekarang sarana mencari informasinya dimatikan, di-shutdown, lalu bagaimana orang tersebut bisa mendapatkan informasi yang benar?” Jelas Svaradiva, Ketua ID Institute, dikutip dari keterangan pers, Kamis, 22 Agustus 2019.
Menurut ID Institute, pemerintah harus membuat parameter yang jelas dan terukur jika melakukan hal yang membatasi akses informasi berikut.
“Harus ada parameter yang jelas, tertulis, objektif, transparan, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan kalau mau throttling ataupun shutdown. Ini negara demokratis, kok,” tambah Salahuddien, Ketua Dewan Pengawas ID Institute yang juga mantan CTO PANDI dan mantan Wakil Ketua IDSIRTII.
“Kalau mau menindak hoaks secara cepat, ya temukan penyebarnya. Bukan publik yang jadi korban dengan membatasi akses informasi,” jelas Irwin Day, anggota Pembina ID Institute yang juga Sekjen FTII.
Ketua Dewan Pembina ID Institute Sigit Widodo pun menyatakan penyebaran hoaks di Papua tidak semasif waktu pemilu. “Tidak sebanding, lah. Memang dipertanyakan ini parameternya apa kok sampai shutdown?”
Freeport Indonesia Setor Rp 3,35 Triliun Bagian Daerah dari Keuntungan Bersih 2023
PT Freeport Indonesia (PTFI) menyetorkan sekitar Rp 3,35 triliun bagian daerah, atas keuntungan bersih PTFI di tahun 2023.
