- VIVA/Novina Putri Bestari
VIVA – Sejumlah perwakilan dari lembaga swadaya masyarakat di Indonesia, SAFEnet, ICT Watch, Amnesti Internasional Indonesia, Kontras, dan Elsam mendatangi Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk meminta nyalakan lagi intenet di Papua dan Papua Barat. Pemblokiran internet di dua wilayah Papua itu sudah masuk pada hari ketiga.
"Akibat dari keputusan yang diambil secara sepihak oleh pemerintah untuk pertama melakukan batas akses informasi dalam bentuk throttling pada Senin dan Selasa lalu, hari Rabu sampai hari ini berdasarkan laporan anggota SAFEnet jam 1 siang WIT jaringan internet masih padam," kata Direktur Eksekutif SAFEnet, Damar Juniarto, di depan kantor Kominfo, Jumat 23 Agustus 2019.
Dia mengatakan kegelapan informasi harusnya dilawan dan dihentikan sekarang juga. Menurutnya, penyikapan yang tepat bukan memblokir internet tapi pengusutan insiden di Surabaya, Jawa Timur.
Keputusan pemerintah untuk melambatkan dan mematikan akses internet, kata Damar, karena pemerintah tidak bisa mengatasi permasalahan awal.
"Karena kelambatan dan juga ketidakmampuan pemerintah mengatasi dan cara langkah yang mudah dicari jalan pintas. Alih-alih menyelesaikan persoalan rasisme, malah kemudian dikorbankan masyarakat Papua dan Papua Barat," ujarnya.
Damar mengatakan, banyak organisasi masyarakat menyesalkan situasi yang terjadi di wilayah Papua saat ini.
"Kami merasa ini tidak adil dan tidak boleh dilanjutkan lagi. Karenanya, kita membuat sebuah petisi menuntut Presiden Joko Widodo, Menkopolhukam Wiranto, dan Menkominfo Rudiantara untuk segera menyalakan lagi internet di Papua dan Papua Barat," tegas Damar.
HKTI Usulkan HPP Gabah Naik Jadi Rp6.757
Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (BAPANAS) berkomitmen melakukan penyesuain harga pembelian pemerintah (HPP) gabah. HKTI usulkan HPP gabah naik jadi Rp6.757.
