Pemprov Papua Minta Blokir Internet Dibuka, Kominfo Kok Bilang Tidak?
- bbc
Pemerintah Provinsi Papua meminta agar pemblokiran layanan internet dicabut karena mengganggu jalannya roda pemerintahan.
Namun demikian, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menyatakan tidak akan mencabut selama tidak ada rekomendasi "kondusif" dari aparat keamanan dan masih bertebarannya konten-konten video yang diklaim provokatif di media sosial.
Pelambatan disusul pemblokiran akses internet untuk layanan seluler di Papua dan Papua Barat, dilakukan sejak Senin (21/08) menyusul pecahnya aksi unjuk rasa di beberapa wilayah seperti Jayapura, Manokwari, Sorong, dan Fakfak.
Demonstrasi dilakukan untuk memprotes insiden penangkapan dan dugaan ucapan rasial kepada mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur, pada Jumat (16/08).
Kabag Protokol Biro Humas dan Protokol Pemprov Papua, Gilbert Yakwar, mengatakan birokrasi di Papua lumpuh gara-gara terputusnya akses internet.
Itu terlihat dari sulitnya komunikasi gubernur ke jajarannya dan juga ke pemerintah pusat, serta mandeknya urusan administrasi.
"Kami sangat tergganggu dari jalur komunikasi dengan daerah dan pusat. Administrasi yang bersifat elektronik yang biasa masuk setiap hari semua terganggu," ujar Gilbert kepada Quin Pasaribu yang melaporkan untuk BBC News Indonesia, Minggu (25/08).
