Kominfo Bisa Identifikasi Penyebar Hoaks via SMS di Papua

Warga Papua nyalakan lilin, aksi damai di Bundaran Tugu Perdamaian Timika Indah.
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Sevianto Pakiding

VIVA – Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara mengatakan bahwa saat ini pemadaman di Papua dan Papua Barat masih sebatas pada internet saja. Tapi ternyata pemadaman ini belum bisa sepenuhnya menghentikan hoaks. Aktor jahat bisa menyebarkannya melalui pesan singkat atau SMS.

Tangani OPM, Dewan Pembina Golkar Dukung Tindakan Tegas TNI Dorong Pendekatan Kesejahteraan di Papua

Menurut pria yang akrab disapa chief RA tersebut, hoaks yang disebarkan melalui SMS bisa dilakukan pemblokiran, "Bisa. Bukan hanya diblokir, bisa diproses lebih lanjut itu kenapa," katanya di Jakarta, Senin, 26 Agustus 2019.

Beberapa waktu lalu jika kita ingat, pemerintah mewajibkan masyarakat untuk melakukan registrasi prabayar. Ternyata manfaat itu bisa dirasakan oleh penegak hukum. Meskipun belum 100 persen dirasakan manfaatnya, tapi setidaknya sudah jauh lebih baik dibanding yang lalu.

Panglima TNI Geram Anak Buahnya Tewas karena Ulah OPM: Kemarin Danramil Saya Ditembak

"Artinya kalau dulu hampir semua yang prabayar, mayoritas kita enggak tahu siapa. Kalau sekarang, mayoritas prabayar kita tahu siapa. Jadi kalau dilakukan proses hukum bisa lebih cepat dan efektif," ujarnya.

Baca juga: Sepekan Internet di Papua Padam, Bisnis Jadi Sepi

Soal Bentrok TNI AL dengan Brimob di Pelabuhan Sorong, Kapolri: Sudah Berangkulan

Sudah sepekan internet di Papua mengalami throtling dan blackout. Pemadaman ini merupakan buntut kericuhan di Papua akibat dugaan tindakan rasisme terhadap mahasiswa Papua di Jawa Timur.

Sejumlah organisasi masyarakat sipil telah melakukan somasi untuk kedua kalinya kepada Kominfo, untuk yang pertama dilakukan pada Jumat, 23 Agustus 2019. Mereka mengatakan pemadaman internet telah merenggut hak asasi manusia, dan merugikan sejumlah UMKM serta bisnis pariwisata.

OPM merilis video terbaru pilot Susi Air  Philip Mark Mehrtens

Perubahan Kebijakan dan Ketegasan Pemerintah Diperlukan untuk Tumpas OPM, Menurut Pengamat

Dukungan pemerintah pusat untuk tindak tegas OPM sangat diperlukan TNI dan Polri, kata pengamat militer dan Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies.

img_title
VIVA.co.id
16 April 2024