- VIVA.co.id/Misrohatun Hasanah
VIVA – Aksi unjuk rasa berujung rusuh Jayapura Papua pecah pada Kamis 29 Agustus 2019. Akibat aksi ini ada beberapa gedung dan kendaraan rusak serta terbakar. Situasi rusuh ini diduga didorong oleh pemberitaan media asing yang kebenarannya perlu dipertanyakan.
Anggota Dewan Pers, Ahmad Djauhar mengatakan pers asing mengembangkan informasi sendiri tanpa konfirmasi. Oleh sebab itu dalam rapat yang dilakukan Kantor Staf Presiden (KSP), peserta rapat mengusulkan untuk membuat sebuah lembaga.
"Tadi diusulkan ada lembaga yang otoritatif, semacam media siber. Orang-orang di dalamnya dipilih yang bisa ditanya tentang bagaimana kebenaran isu," katanya di Jakarta, Jumat 30 Agustus 2019.
Ia menuturkan, figur yang menggawangi lembaga tersebut harus tokoh-tokoh yang bisa dipercaya dan sebaiknya figur dari Papua. Peserta rapat meminta lembaga ini secepatnya dibentuk, walaupun faktanya memang tidak mudah mencari figur yang memiliki kemampuan menyampaikan persoalan secara jernih.
"Paling tidak kalau ada lembaga otoritatif ini bisa memverifikasi isu. Meski pun tidak ada yang menjamin, karena ada juga gempuran informasi dari media sosial yang dikatakan tidak bisa dipertanggungjawabkan," ujarnya.
Beberapa waktu lalu, media asing Reuters membuat pemberitaan tentang tewasnya enam warga sipil yang tertembak di Deiyai, Papua. Kabar ini dibantah oleh Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko usai pengecekan di lapangan.
Baca juga nih: Menkominfo: Ada yang Potong Kabel Optik Telkomsel di Papua
Dalam klarifikasinya, Moeldoko mengatakan, yang meninggal yaitu satu TNI dan dua anggota polisi. Djauhar mengatakan, ada kemungkinan massa yang bergerak tidak tahu informasi sebenarnya, sehingga kerusuhan kembali pecah di Jayapura.
"Internet dipadamkan sehingga informasi hanya dari mulut ke mulut, malah lebih berbahaya. Kalau ada apa-apa, kan mereka seharusnya bisa verifikasi melalui internet, tahu kejadian sebenarnya seperti apa," kata Djauhar. (ali)
