- Techreleased
VIVA – Infrastruktur sistem pemerintahan berbasis elektronika saat ini masuk dalam kategori rawan serangan siber. Inilah yang menjadi perhatian khusus dalam Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Namun ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian pemerintah.
Dari hasil kajian yang dilakukan oleh Kementerian PPN/Bappenas, aplikasi e-government di instansi pemerintah tersebar dan beragam namun datanya tidak terintegrasi. Selain itu, serangan siber terjadi hingga 12,8 juta kali dengan sasaran yang paling tinggi adalah domain internet milik pemerintah.
Menurut pemerhati telekomunikasi dari Mastel, Nonot Harsono, Indonesia merupakan satu-satunya negara yang belum memiliki jaringan khusus pemerintah yang terintegrasi satu sama lainnya. Padahal jaringan pemerintah ini sangat bermanfaat, sebagai jaringan penghubung antar lembaga kementerian dan lembaga, jaringan penghubung antara pemerintah pusat dengan seluruh Pemda, Kecamatan dan Kelurahan.
“Selama ini yang terjadi setiap rapat perencanaan nasional selalu bingung data tidak akurat. Setiap kali melakukan upaya evaluasi dan koordinasi kesulitan karena terkendala komunikasi dan tidak lengkap,” katanya di Jakarta, Jumat, 18 Oktober 2019.
Nonot menyarankan agar pemerintah segera membuat SOP koordinasi antarkementerian dan membentuk panitia antarKelembagaan. Kemudian menyepakati sinergi dan harmoni dengan para operator jaringan dan jasa, mengkoordinasikan semua Pemda dan Pemkot untuk terlibat aktif. Serta menggunakan pendekatan yang kooperatif dengan memadukan semua potensi yang ada.
“Tugas pemerintah adalah menata dan memanfaatkan yang sudah ada, sehingga dana yang diperlukan tidak terlalu besar. Selama ini kan system dibangun sendiri-sendiri, kemudian mengelola SDM nya tinggal bagaimana mengintegrasikannya. Pemerintah harus membuat roadmapnya,” kata Nonot.
Menurutnya, keperluan terhadap jaringan telekomunikasi pemerintah yang aman sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi, lantaran tantangan komunikasi ke depan semakin kompleks. Jaringan milik pemerintah mutlak harus terpisah dengan jaringan publik.
“Untuk menjamin tingkat keamanan yang tinggi dan bisa dipercaya, maka faktor berikutnya adalah jaringan tersebut harus diselenggarakan dan diproduksi oleh para pelaku industri dalam negeri. Saya yakin kita mampu mendesain, memproduksi dan menyelenggarakan Jaringan pemerintah bekerjasama dengan industri nasional,” tegasnya.
