Satu Masalah Mendasar Bikin Kominfo jadi Sangat Terlambat

Kementerian Komunikasi dan Informatika.
Sumber :
  • VIVA.co.id/Afra Augesty

VIVA – Ketua Yayasan Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia atau Apkomindo Hidayat Tjokrodjojo mengatakan,  Kementerian Kominfo memiliki satu permasalahan mendasar, yaitu berada di bawah Kemenkopolhukam. Posisi itu membuat Kominfo berdampak dalam urusan bisnis.

Revisi UU ITE Disahkan, Privy Siap Amankan Transaksi Keuangan Digital

"Kominfo itu ada satu masalah, dia ada  di bawah Polhukam. Itu sebabnya tugas-tugas yang sifatnya bisnis atau pengembangan di bidang industri perdagangan, Kominfo sangat terlambat," kata Hidayat, ditemui saat Indocomtech 2019, Jakarta, Rabu 30 Oktober 2019.

Dia mengatakan Kemenkopolhukam mengatur seperti keamanan dan pertahanan. Sedangkan saat membicarakan bisnis, kementerian tersebut menjadi bingung.

Saat bisnis masuk ke lingkungan Kominfo, ini tidak bisa ditangani dengan baik. Hidayat mencontohkan saat startup berjalan, aturan mengenai industri kreatif itu belum tersedia.

"Sedangkan kalau bisnis yang disebut dengan startup, seringkali aturannya belum ada sudah bergerak lebih dahulu," ujarnya.

Selain itu, Hidayat menyoroti soal dunia digitalisasi yang mulai masuk ke Indonesia. Menurutnya, Apkomindo dan pemerintah harus berjalan bersama untuk digitalisasi.

Hidayat bercerita Apkomindo dulunya berfokus pada hardware. Namun sekarang berkembang merambah ke software.

"Jadi sejarahnya Apkomindo pengusaha yang fokusnya di hardware terus kemudian ini zamannya berubah hardware itu ditambah dengan gadget, IoT, dan sebagainya, sehingga banyak teman-teman Apkomindo yang membuat sistem tidak hanya hardware tapi software-nya juga," jelas dia.

Kominfo Ancam Blokir 6 Platform Online Travel Agent yang Belum Daftar Sebagai PSE
Apple AirTag.

Investasi di Indonesia, Menperin Ingatkan Apple harus Penuhi Aturan TKDN

Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, produk Apple mendominasi smartphone yang diimpor di Indonesia.

img_title
VIVA.co.id
17 April 2024