- www.whatsappbrand.com
VIVA – Pengguna WhatsApp di Uni Emirat Arab dapat kabar bagus nih. Pemerintah negeri teluk ini segera mencabut melarang WhatsApp call.
Pemerintah Uni Emirat Arab selama ini melarang penduduk dan warga menggunakan WhatsApp call dan layanan panggilan berbasis internet lainnya, dengan alasan nggak mau rugi bagi pemasukan negara.
Dikutip dari laman CNBC, Kamis 7 November 2019, dengan melarang layanan panggilan berbasis internet, pemerintah Uni Emirat Arab memaksa warga dan orang yang mukim di sana, menggunakan layanan panggilan dari operator seluler yang tarifnya mahal guys!. Pemerintah Uni Emirat Arab tak ingin warganya enak-enakan menggunakan layanan panggilan berbasis internet yang gratis.
Nah tapi itu bakal segera berlalu, sebab Uni Emirat Arab bakal mencabut larangan tersebut.
"Kolaborasi dengan WhatsApp sudah meningkat, dalam berbagai proyek. Kami bersama WhatsApp telah memiliki pemahaman yang baik terhadap bagaimana konsep yang kami inginkan. Kemungkinan kami segera mencabut larangan panggilan suara WhatsApp dan ini akan segera terealisasi," ujar Direktur Eksekutif Otoritas Keamanan Elektronik Nasional Uni Emirat Arab, Mohamed Al Kuwaiti.
Uni Emirat Arab bukan saja bekerja sama dengan WhatsApp untuk mencabut melarang panggilan berbasis internet. Negeri teluk itu juga menggandeng penyedia layanan panggilan internet lainnya misalnya Skype sampai FaceTime.
Di Uni Emirat Arab guys, asal kamu tahu ya menggunakan layanan panggilan internet merupakan ilegal. Yang legal adalah berkirim pesan lewat aplikasi pesan instan. Karena ilegal, warga dan pemukim di Uni Emirat Arab mengakalinya dengan memakai virtual private networks (VPN) untuk mengakses WhatsApp call dan sejenisnya.
Larangan WhatsApp call dan sejenisnya masuk menjadi salah satu bagian dari keamanan nasional lho. Jadi beberapa alasan Uni Emirat Arab melarang WhatsApp call adalah ketentuan kerangka kerja regulator di Uni Emirat Arab, alasan lainnya misalnya soal enkripsi.
Dengan memblokir WhatsApp call dan sejenisnya, maka akan berdampak pada sektor telekomunikasi domestik negeri teluk tersebut. Sebab telekomunikasi seluler di negeri ini dimonopoli oleh BUMN.
