- VIVA/Novina Putri Bestari
VIVA – Pemerintah saat ini sedang menyiapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law untuk merampingkan beberapa aturan untuk digabung ke dalam satu undang-undang. Namun, persiapan ini dibarengin dengan cuitan sejumlah warganet yang kerap membahas isi dari aturan kontroversial itu.
Tak sedikit yang menolak aturan ini. Misalkan saja kabar soal 'karpet merah' untuk tenaga kerja asing, tidak ada cuti dan pesangon. Menanggapi hal tersebut, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johnny G Plate, menekankan jika tujuan Omnibus Law baik untuk perekonomian Indonesia.
Ia membantah segala persepsi yang dibicarakan masyarakat belakangan ini. "Bukan soal media sosial, tapi saya ingin agar masyarakat tahu bahwa pemerintah punya niat baik untuk membantu perekonomian kita. Jangan sampai berkembang persepsi Omnibus Law buruk untuk perkonomian. Kan, tujuannya baik," kata dia di Jakarta, Rabu, 26 Februari 2020.
Menkominfo mengatakan terlalu banyak kesimpangsiuran yang mengakibatkan tujuan baik Omnibus Law menjadi kabur. Makanya, diperlukan kembali pemahaman tujuan Omnibus Law seperti apa. Ia mengaku selalu melakukan monitoring soal pembahasan Omnibus Law di media sosial.
Akan tetapi, Johnny mempertanyakan apakah semua pembicaraan harus di-takedown. "Kalau soal monitoring, ya, monitoring pasti. Masa enggak monitoring. Apa mau di-takedown semuanya? Entar dibilang menteri takedown lagi," ungkapnya.
Lebih lanjut Johnny juga menjelaskan sejumlah topik yang sempat dibicarakan masyarakat. Misalnya, mengenai kenaikan upah akan terjadi sesuai dengan pertumbuhan ekonomi di daerah tertentu, pesangon tidak mungkin dihapuskan dan mempermudah masuknya tenaga kerja asing.
"Masa cuti tahunan, hamil dan cuti besar dihapus. Terus cuti menikah juga dihapus. Tidak. Itu tetap ada tapi diatur dengan baik," klaim Menkominfo Johnny G Plate. Berikut beberapa sikap protest warganet terkait Omnibus Law:
