Twitter Hapus Ratusan Akun Palsu Soal Gerakan Kemerdekaan Papua Barat

Logo Twitter.
Sumber :
  • Instagram/@abdd.eyez

VIVA – Hingga saat ini Twitter telah menghapus 20 ribu akun palsu yang dikaitkan dengan pemerintah Serbia, Arab Saudi, Mesir, Honduras dan Indonesia. Akun itu dianggap melanggar kebijakan perusahaan dan diduga merupakan upaya yang ditargetkan untuk merusak pembicaraan publik.

Mengenal Ekses Asuransi dan Cara Menghitung Besarannya, Ketahui Supaya Tidak Salah

Yoel Roth dari Twitter mengatakan, penghapusan akun itu adalah bagian dari pekerjaan perusahaan untuk mendeteksi dan menyelidiki operasi informasi yang didukung negara.

Dari semua akun yang dihapus Kamis kemarin, 8.558 di antaranya terkait dengan Partai Progresif Serbia. Akun-akun tersebut telah mengunggah lebih dari 43 juta cuitan yang memperkuat liputan berita positif dari pemerintahan Presiden Aleksandar Vucic dan menyerang lawan politiknya.

Aturan Barang Bawaan ke Luar Negeri Bikin Heboh, Sri Mulyani Buka Suara

Twitter juga menghapus 5.350 akun yang terhubung dengan monarki Saudi, yang beroperasi di Arab Saudi, Mesir dan Uni Emirat Arab. Semua akun itu telah mengunggah 36.5 juta kali cuitan yang memuji kepemimpinan Saudi dan mengkritik pihak Qatar maupun aktivitas Turki di Yaman.

Penghapusan akun ini mengikuti saran dari Stanford Internet Observatory. Yang mengatakan bahwa akun-akun palsu itu juga menghasilkan Tweet yang mendukung panglima perang Libya, Khalifa Haftar.

Pelayanan Kepabeanan untuk Barang Bawaan ke Luar Negeri

Tak hanya itu, menindaklanjuti pelaporan oleh wartawan investigasi di Bellingcat, Twitter juga telah menghapus 795 akun palsu yang mempromosikan pemerintah Indonesia dan menargetkan gerakan kemerdekaan Papua Barat.

Dilansir The Guardian, Sabtu 4 April 2020, Twitter membersihkan jaringan akun palsu setelah mendapat kecaman karena dianggap telah digunakan sebagai 'kendaraan' untuk disinformasi dan berita palsu. 

Bulan lalu, Twitter mengambil tindakan bersama dengan Facebook dan menonaktifkan operasi terkait Rusia yang bertujuan meredakan ketegangan rasial di Amerika Serikat.

"Transparansi adalah hal mendasar untuk pekerjaan yang kami lakukan di twitter. Perilaku ini melanggar kebijakan kami dan merupakan upaya yang ditargetkan untuk merusak pembicaraan publik," tulis pihak Twitter dalam pernyataannya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya