- PK HYPE
VIVA – Kejadian penjualan 230 ribu database pasien Covid-19 yang ada di Indonesia, menurut Pakar Keamanan Siber dari CISSRec, Pratama Prasadha harus jadi prioritas negara.
"Memang sebaiknya ini menjadi prioritas negara, bila tidak maka peristiwa peretasan akan semakin menghiasi pemberitaan nasional setiap harinya. Tentu hal ini tidak diinginkan," kata Pratama kepada VIVA Tekno, Minggu, 21 Juni 2020.
Dia menuturkan, informasi kebocoran data ini menambah panjang serangan siber yang ada di Indonesia. Pratama menjelaskan, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sebelumnya telah merilis serangan siber di kuartal pertama 2020 meningkat belasan kali lipat dibanding tahun lalu.
Lalu, adanya kebijakan Work From Home untuk menghindari Covid-19 menambah risiko terkena serangan siber ke sistem perusahaan hingga pemerintah.
"Karena, adanya risiko mengakses internet dengan jaringan dan perangkat tidak aman dari rumah. Hal ini nampak jelas belum menjadi perhatian negara, dan juga umumnya sektor swasta di Indonesia," ungkapnya.
Pratama menambahkan, salah satu tugas BSSN adalah membangun ekosistem bersama komunitas keamanan siber. Karena lembaga itu masih relatif baru, menurutnya kerja sama antar lembaga masih sangat dibutuhkan.
Dia juga menyebutkan, masalah utama yang dihadapi adalah keamanan siber belum jadi budaya birokrasi. Padahal, Presiden Jokowi sejak kabinet pertama menekankan pentingnya adanya e-Governance.
"Artinya, kemudahaan akses digital harus diikuti oleh penguatan sistem keamanan sibernya," tuturnya.
Dia menekankan, negara harus membangun kesadaran keamanan siber sejak dini lewat pendidikan. Selain itu, pada level pengambil kebijakan juga harus ada perubahan paradigma serta postur anggaran penguatan seluruh aspek yang masuk ke ranah siber.
"Karena, ini perubahan dan penguatan harus sistematis, tidak hanya oleh satu dua lembaga saja," ungkapnya.
