- U-Report
VIVA – Platform video singkat, TikTok terseret dalam perang dagang antara Amerika Serikat dan China. Seperti halnya Huawei, kedua perusahaan itu dianggap mata-mata pemerintah China. Tak heran bila isu keamanan data pada aplikasi ini, menjadi pantauan serius di beberapa negara.
Menanggapi kabar tersebut, pakar keamanan siber, Pratama Persadha angkat bicara. Dia mengatakan, ditengah melambungnya nama TikTok, platform ini terkena larangan unduh dan operasi di kawasan Amerika Serikat dan India, terkait alasan keamanan pemakainya.
“Uni Eropa melakukan pengawasan ketat data TikTok kemana saja dan akan diolah seperti apa, tidak sampai melarang seperti Amerika Serikat. Pertama yang selalu dicek adalah privacy policy," ujarnya dalam keterangan resmi, Minggu, 26 Juli 2020.
CISSReC (Communication and Information System Security Research Center) melakukan riset dan analisis terhadap aplikasi milik ByteDance ini. Dari hasil analisis, aliran data TikTok secara umum tidak ada yang mencurigakan.
"Contohnya alamat ip 161.117.197.194 yang menuju singapura, lalu 152.199.39.42 menuju amerika. Bahkan saat dites dengan malware analysis yang menggunakan sample dari 58 vendor antivirus, malware juga tidak ditemukan," jelas Pratama.
Menurutnya tidak ada aktivitas mencurigakan saat menginstal aplikasi dan tidak ada malware tersembunyi. Bila memang mengandung malware, seharusnya bukan hanya negeri Paman Sam yang melarang TikTok, Google juga seharusnya menghapus aplikasi dari Play Store.
Meski demikian, Prataman menyarankan para pejabat penting di berbagai instansi dan lingkarannya, untuk bisa menahan diri untuk membuat konten video TikTok. Sedangkan penggunaan pada masyarakat, kata dia, sebenarnya tidak ada masalah.
Jika memang ada kebutuhan mendesak dari para pejabat negara, tau politisi untuk personal branding atau kegatan dari lembaga, kata dia, sangat disarankan untuk memakai gawai berbeda, dari yang sehari-hari digunakan. Ini untuk meminimalkan pembobolan data melalui gawai yang dipakai tersebut.
“Sebenarnya layanan Facebook, Google, Instagram dan semacamnya juga melakukan berbagai pengumpulan data. Misalnya dalam kasus Cambridge Analytica, data pengguna Facebook dipotimasi untuk membuat Donald Trump dan kubu Brexit di Inggris menang dalam pemilihan,” paparnya.
