Menggembleng Talenta Digital Indonesia
- Imarticus
VIVA – Bank Dunia menyebutkan bahwa Indonesia masih kekurangan 9 juta tenaga terampil dan semi-terampil di bidang teknologi informasi (IT). Bahkan, Google Indonesia memperkirakan ekonomi digital di Indonesia akan mencapai US$124 miliar (Rp1.807 triliun) pada 2025, dan menjadi salah satu yang terbesar di dunia.
Sejak beberapa tahun lalu, Indonesia serius menggarap ekosistem digital. Sebab, untuk dapat berkiprah aktif di era digital seperti saat ini maka sebuah negara memerlukan banyak talenta mumpuni, khususnya bidang pemrograman.
Tidak hanya pemerintah, berbagai pihak berupaya ikut mewujudkan ekosistem digital nasional yang kondusif bagi perkembangan dunia digital Tanah Air. Salah satunya oleh provider telekomunikasi Alcatel-Lucent Enterprise (ALE) Geek Battle 2020. Program ini merupakan upaya ALE untuk memenuhi kebutuhan talenta digital andal di Indonesia.
"Karena, Indonesia masih menghadapi digital skills gap, di mana kebutuhan akan tenaga andal di bidang digital masih belum terpenuhi. Untuk memperkecil gap ini, dibutuhkan program pendidikan dan/atau pelatihan baik oleh pemerintah maupun kalangan swasta," kata Country Manager ALE Indonesia, Adios Purnama, Senin, 17 Agustus 2020.
Ia melanjutkan bahwa program ini menjadi salah satu inisiatif untuk melahirkan talenta-talenta digital baru di Indonesia yang bisa mendukung pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia.
Program ALE Geek Battle dilaksanakan melalui kerja sama dengan beberapa perusahaan rintisan (startup) digital Indonesia yang memiliki perhatian dalam pengembangan digital talent di Indonesia.
Program ini dimulai sejak akhir Oktober 2019 dan diikuti oleh sekitar 4.122 peserta. "Seluruh peserta mendapatkan beasiswa untuk mengikuti kelas Android Pemula sebagai bagian dari upaya peningkatan kemampuan peserta agar sesuai dengan kebutuhan pasar," jelas dia.
Apple dan Google Tunduk sama Donald Trump, Ganti nama Danau Ontario jadi Amerika
Apple dan Google telah mengganti nama Danau Ontario menjadi Danau Amerika di aplikasi layanan peta mereka, setelah perintah dari Presiden AS Donald Trump.
